Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (kiri) bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono (tengah) dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo (kanan) memperagakan gerakan kampanye tertib lalulintas saat acara peresmian " Aksi keselamatan Lalu lintas 2015" di Bunderan HI, Jakarta, Rabu 31 Desember 2014. M IQBAL ICHSAN / TEMPO
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan ada persekongkolan untuk melanggar aturan keuangan di sejumlah dinas DKI Jakarta. Ini diucapkan Ahok, sapaannya, saat memberikan pengarahan kepada satuan kerja perangkat daerah di Balai Kota, Rabu, 31 Desember 2014.
"Saya sering kali bertanya pada kepala dinas kenapa program ini tidak jalan atau kenapa anggarannya tak beres dan mereka (kepala dinas) sering menjawab tidak tahu karena ada anak buahnya yang main." (Baca: 5 Kegiatan yang 'Dihajar' Ahok di RAPBD 2015)
Salah satu program yang tidak jalan, Ahok menjelaskan, adalah meminimalkan transaksi menggunakan uang tunai. Namun hingga sekarang dan masih ada dinas yang tidak mematuhinya. (Baca: Ahok: Pokir, Kode Anggota Dewan 'Mainkan' APBD)
Banyaknya anggaran yang tidak jelas, Ahok melanjutkan, sangat merugikan rakyat. "Yang pemerintah gunakan ini uang rakyat, namun laporan keuangannya juga seperti diatur-atur. Seharusnya laporan keuangan bisa seperti bank, harian, agar teratur."
Dalam pengarahan satuan kerja perangkat daerah kemarin, Ahok mengatakan ada sejumlah program kerja yang tidak kelar pada tahun ini. Ini karena, menurut Ahok, ada sejumlah pejabat yang terkesan mengulur waktu. (Baca: Ahok Djarot Saling Silang Urusan PNS)
Sebelumnya, Ahok mengatakan akan merombak jabatan sekitar 6.000 PNS. Ahok menjelaskan dia tidak merasa khawatir jika perombakan itu mengundang perlawanan. Ahok menegaskan akan tetap melantik PNS dengan posisi yang baru pada tanggal 2 Januari 2015 mendatang.
