Sidang Budi Gunawan, Ini Pengalihan Arus Ampera  

Reporter

Senin, 9 Februari 2015 10:21 WIB

Anggota kepolisian melakukan pengamanan dan penjagaan saat sidang praperadilan Budi Gunawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2 Februari 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang praperadilan tuntutan Komisaris Jenderal Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar, Senin, 9 Februari 2015. Serupa dengan pekan lalu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skenario pengalihan arus jika peserta demonstrasi kembali membeludak.

"Anggota sudah siaga sejak 05.00 untuk buka-tutup Jalan Ampera Raya," kata Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto saat dihubungi Tempo, Senin, 9 Februari 2015.

Menurut dia, ada lima pengalihan arus lalu lintas yang akan dilakukan oleh anggotanya hari ini. Titik-titik tersebut adalah lampu lalu lintas Trakindo, Kementerian Pertanian, Republika, Sajam I, dan Madrasah. Pengalihan arus pada sejumlah titik ini lantaran kemungkinan besar Jalan Ampera Raya akan ditutup saat massa demo mulai memenuhi jalan raya.

Jika massa yang datang lebih dari 200 orang, Jalan Ampera Raya akan mulai ditutup. Lalu lintas akan menjadi satu arah, dari arah Trakindo menuju Madrasah, lalu Giant. Jika massa terus membeludak, pengalihan arus akan mulai dari Trakindo sampai Kementerian Pertanian dan dari Madrasah hingga Kementerian Pertanian.

Adapun untuk jalan dari Fatmawati menuju Ampera, arus akan dialihkan melalui Kementerian Pertanian. Sedangkan arah sebaliknya yang menuju persimpangan Jalan Ampera, arus kendaraan akan dialihkan ke Fatmawati.

Pengalihan arus juga akan dilakukan untuk kendaraan yang bergerak dari arah Republika menuju Sajam I. Polisi akan mengarahkan kendaraan menuju arah Kemang Raya dan Kemang Timur.

Kondisi saat ini, Jalan Ampera Raya masih dibuka karena jumlah pendemo kurang dari seratus orang. Mereka yang tadinya memadati jalan raya itu pun diarahkan ke area parkir PN Jakarta Selatan, karena polisi ingin mengurai kepadatan lalu lintas yang terjadi di sana. Menurut dia, akibat hujan, kemacetan parah tak dapat dihindari di kawasan PN Jakarta Selatan. Akibatnya, polisi harus fokus mengurai kemacetan terlebih dahulu dibanding menjaga para pendemo.

"Ada 150 anggota Ops Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang siaga sejak subuh untuk kawal sidang ini," tuturnya.

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

16 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

17 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

23 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya