TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan membahas penanganan banjir Jakarta bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari ini, Rabu, 11 Februari 2015. Rapat yang membahas penanganan banjir itu akan dimulai pukul 15.00.

Keduanya pernah menjadi rekan dalam mengatasi banjir Jakarta kala Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI dan Ahok wakilnya. Namun ada perbedaan gaya dalam menangani banjir pada era Jokowi dan Ahok.

Periode Jokowi:

1. Joko Widodo, dua bulan setelah menjabat Gubernur DKI Jakarta, langsung menghadapi banjir yang cukup besar. Pada 22 Desember 2012, banjir besar melanda ruas jalan utama, seperti Jalan Sudirman-Thamrin dan daerah Grogol.

Penyebabnya, gorong-gorong di daerah itu sudah tidak memadai. “Hujan deras sebentar saja air sudah menggenang,” kata Jokowi, Desember 2012. Menurut dia, pengerukan harus dilakukan untuk menormalkan fungsi gorong-gorong.

2. Jokowi menyiapkan dana tanggap darurat sebesar Rp 5 triliun. Dana itu diambil dari sisa uang yang dimiliki pemerintah DKI tahun 2012. Rencananya, dana tersebut digunakan untuk mengatasi banjir secara bertahap, seperti pembuatan sumur resapan dan pengerukan sungai.
<!--more-->
3. Jokowi mencanangkan pembuatan The Stormwater Management and Road Tunnel (SMART Tunnel) alias gorong-gorong raksasa. Jokowi waktu itu menjelaskan program tersebut sudah memiliki cetak biru, tapi membutuhkan terobosan. “Kalau terus-terusan bertumpu pada cetak biru dan tidak ada terobosan, sampai kapan mau menunggu dan terus kebanjiran?” katanya kepada wartawan saat memeriksa gorong-gorong di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Desember 2012.

4. Belum sempat istirahat, Januari 2013, Jakarta kembali dilanda banjir. Banjir yang terjadi pada hari ke-93 kepemimpinan Jokowi di Jakarta itu terjadi lebih besar dibandingkan pada 2012. Jokowi pun mengadakan pertemuan dengan Boediono, yang kala itu menjabat wakil presiden, untuk meminta bantuan pusat mengatasi banjir Jakarta.

5. Banjir semakin besar ketika tanggul Latuharhary jebol dan menerjang daerah Thamrin dan Bundaran HI. Sedangkan di Pluit, pompa air sudah terendam dan tidak berfungsi. Waktu itu, 17 Januari 2013, Jokowi langsung mengadakan rapat darurat yang dihadiri Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta. Rapat memutuskan status tanggap darurat.
<!--more-->
Periode Ahok

1. November 2014, Ahok memeriksa kesiapan aparatnya menghadapi banjir di rumah pompa di Waduk Setiabudi Timur.

2. Ahok mengandalkan kesiapan sistem di jajarannya untuk mengatasi banjir. Seperti penggunaan CCTV di setiap rumah pompa yang dapat dipantau dari ruang kerjanya.

3. Ahok berpatokan pada syarat ketentuan mengatasi banjir yang sudah ditetapkan. Ketika banjir melanda Jakarta Utara, Januari 2015, Ahok beralasan program banjir belum tuntas. Misalnya, perbaikan pompa, pembersihan saluran air, dan pengerukan sungai (normalisasi). Selain itu, pembebasan lahan belum rampung. "Masih ada rumah permanen yang berdiri di bantaran sungai," ujar Ahok.

EVAN | PDAT | PELBAGAI SUMBER