TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akan menggelar rapat pimpinan gabungan untuk menentukan nasib Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Senin, 16 Februari 2015. Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik mengatakan rapat itu bakal memutuskan langkah yang ditempuh Dewan menyusul dikembalikannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri. “Kemungkinannya, kami akan mengajukan hak interpelasi dan hak angket,” kata Taufik kepada Tempo, Ahad, 15 Februari 2015.

Konflik antara Ahok dan anggota DPRD DKI hingga muncul ancaman pemakzulan tak hanya terjadi sekali ini saja. Berikut ini daftar konflik yang pernah terjadi:

1 Desember 2012
Kasus : Sewa Stan di Pekan Raya Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki menolak aturan yang memaksa pemerintah membayar Rp 4 miliar untuk menyewa stan di Pekan Rakyat Jakarta. Menurut dia, seharusnya pemerintah malah mendapat keuntungan dari acara itu, bukan membayar sewa. "Sudah berapa tahun kita dikadalin?" kata Ahok dalam video yang diunggah pemerintah DKI di YouTube. "Kita bisa minta KPK, BPK, BPKP memeriksa, apakah benar dia rugi. Kalau rugi, kita ambil alih."

DPRD, melalui anggota Komisi Perekonomian, Aliman Aat, menganggap keluhan Ahok itu ketinggalan zaman. "Itu sudah murah. Silakan kalau mau bikin sendiri, pasti lebih mahal," kata Aliman. Niat Ahok membuahkan hasil setelah Jakarta International Expo membayar jatah keuntungan pemerintah DKI sebesar Rp 1,7 miliar.
<!--more-->
7 Desember 2012
Kasus : Sidang Terbuka

Alotnya pembahasan anggaran di DPRD membuat Wagub Basuki Tjahaja Purnama menantang DPRD agar mau mengadakan rapat terbuka yang disiarkan televisi. "Bilang, saya, Wagub, menantang DPRD bikin pembahasan terbuka disiarkan TV langsung," ujarnya di Balai Kota. Ketua DPRD Ferrial Sofyan menolak tantangan itu. "Enggak mungkin kalau setiap rapat ada media, karena ada hal internal yang enggak semuanya bisa dipublikasikan," ujarnya.

5 Juli 2013
Kasus : Penundaan Penetapan Tarif Angkutan Umum

Wagub Basuki tidak habis pikir melihat lambatnya kerja DPRD dalam menetapkan tarif baru angkutan umum setelah pemerintah menaikkan harga BBM. DPRD beranggapan seharusnya pemerintah menyiapkan prasarana fisik, seperti angkutan umum, sebelum menaikkan tarif angkutan umum. Sedangkan Ahok menilai DPRD bertele-tele saat membahas tarif angkutan. "Kalau seperti ini, tidak akan pernah selesai. Sekarang tinggal DPRD," ujarnya.
<!--more-->
26 Juli 2013
Kasus : Penertiban Pedagang Kaki Lima

Wagub Basuki bersuara keras terhadap Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana. Ahok dibuat kesal oleh Lulung yang menyatakan menjamin para pedagang kaki lima di Tanah Abang. Ahok kemudian menyatakan Lulung tidak memahami peraturan daerah yang dibuat bersama oleh DPRD dan pemerintah. Buntutnya, Ahok disomasi pendukung Lulung. Ahok sempat dikritik keras oleh Lulung, yang menganggap Ahok sebagai bukan negarawan. "Penyelenggaraan pemerintah itu sesuai dengan undang-undang, tidak ada celetak-celetuk selengean," kata Lulung kepada Tempo.

17 Juli 2013
Kasus : Pansus MRT

Niat DPRD membentuk Panitia Khusus MRT untuk meminta keterangan pemerintah DKI perihal pertanggungjawaban pengembalian pinjaman yang disepakati pemerintah DKI dan pemerintah pusat terbentur jawaban keras Ahok. Menurut Ahok, rencana pembentukan panitia itu adalah niat anggota DPRD untuk mencari honor tambahan.
<!--more-->
9 Desember 2014
Kasus : Ancaman Interpelasi

Penyerapan anggaran DKI yang baru mencapai 36 persen menjadi senjata baru anggota Dewan. Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan sejumlah anggota Dewan akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan alasan rendahnya serapan anggaran. Menurut dia, mengajukan hak interpelasi adalah bagian dari tugas mereka sebagai pengawas pemerintah. "Kalau tak ditanya, nanti rakyat yang akan bertanya kepada kami, 'Kerjaan lu apa?'," kata Taufik kepada Tempo.

11 Desember 2014
Kasus : Teknik DPRD Menggasak APBD

Ahok kesal dengan "permainan" anggota Dewan dalam pengesahan APBD Jakarta. Ahok
mengaku tahu cara anggota Dewan menggasak APBD. Caranya, menurut Ahok, Dewan "bermain" dengan mengajukan pokok pikiran atau pokir. "Saya tahu persis ada pokir-pokir yang bikin pusing satuan kerja perangkat daerah," ujar Ahok kepada Tempo. Ahok menjamin tidak akan ada lagi pokir yang tercantum dalam APBD 2015. "Sekarang kami masih bisa toleransi. Tahun depan kami tidak menoleransi sedikit pun," ucapnya.

10 Februari 2015
Kasus : Dituduh Menyuap DPRD

DPRD menuduh pemerintah DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan percobaan suap kepada anggota DPRD. Tindakan itu disebut dilakukan ketika pemerintah menyusun APBD. Modus pemerintah, menurut anggota Dewan, yakni membiarkan anggota Dewan mengisi sendiri anggaran program yang nilainya mencapai Rp 12 triliun.

Gubernur Jakarta Basuki langsung meradang. "Sudah nanggung. Saya juga sudah kesal dengan cara main seperti itu," ucapnya. Ia pun menyatakan bukan masalah jika sikapnya menentang DPRD akan menambah musuh baru baginya. "Saya bilang, seribu musuh ditambah seribu musuh lagi sama."

EVAN | PDAT | Sumber Diolah Tempo