TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengusaha Tionghoa yang tergabung dalam Perhimpunan Masyarakat dan Pengusaha Tionghoa (Permit) serta Tahir Foundation menyumbang Rp 7 miliar untuk membantu program pemerintah DKI dalam mengatasi banjir.

"Ini inisiatif kami sebagai warga yang prihatin terhadap banjir," kata Chief Executive Officer, Tahir Foundation, Dato Sri Tahir di Balai Kota, Rabu, 18 Februari 2015.

Tahir menyebutkan dana itu disumbang oleh tujuh pengusaha sebanyak masing-masing Rp 1 miliar. Di antaranya, dari Tahir Foundation, Intiland, PT Hanson International Tbk, Pulau Intan, Siengs Group, Modern Group, dan PT SGB. "Kami arisan tiap tahun," ujar Tahir.

Tahir mengungkapkan pada 2012 juga Tahir menyumbang sekitar Rp 7 miliar melalui Mayapada Group. Sedangkan tahun berikutnya, Tahir menyumbang Rp 5 miliar. Dana itu digunakan untuk membantu korban banjir secara langsung.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengapresiasi sumbangan yang diberikan Tahir dan Permit. Dana tersebut akan langsung diberikan kepada kontraktor Perusahaan Listrik Negara yang mengerjakan kelistrikan di Waduk Pluit. "Ditransfer ke kontraktor. Kalau duitnya masuk ke kami repot," kata Ahok.

Menurut Ahok, dia merasa khawatir jika duit sumbangan sebesar itu dimasukan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditilep oleh oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Ahok mencontohkan kasus sumbangan bus truk sampah pada 2013 lalu. Setelah dimasukan ke dalam APBD setengah dana bantuan untuk pembelian truk itu hilang. "Terpaksa kami beli lagi tahun berikutnya," kata Ahok.

Untuk menghilangkan praktek culas anggota Dewan, Ahok membangun sistem e-budgeting. Sistem tersebut digunakan agar Dewan tidak bisa mengutak-atik kegiatan yang telah disusun satuan kerja perangkat daerah. "Makanya sekarang ribut mereka," ucap Ahok.

Ahok menambahkan, jika langsung ditransfer ke kontraktor, pemerintah DKI hanya menerima berupa aset, misalnya genset untuk gardu. "Nanti kami akan catat sebagai aset pemerintah," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Haris Pindratno mengatakan, pemerintah hanya sebagai fasilitator bukan penerima uang. "Saya terima genset di lapangan saja," kata Haris. Selain itu pemda DKI juga mengerjakan persoalan teknis termasuk perawatan genset.

ERWAN HERMAWAN