70 Pengacara Dampingi Jurnalis Bekasi Korban Pengeroyokan

Reporter

Selasa, 24 Februari 2015 11:31 WIB

Kekerasan Jurnalis Makasar, Wartawan Bandung Gelar Aksi Solidaritas

TEMPO.CO, Bekasi - Sebanyak 70 pengacara menyatakan siap mendampingi wartawan Radar Bekasi, Randy Yosetiawan Priogo, 27 tahun, yang menjadi korban pengeroyokan setelah membuat berita tentang Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bekasi. Dua dari tiga pelaku pengeroyokan sudah ditangkap polisi.

"Tugas kami mengawal agar kepolisian bekerja sesuai dengan prosedur," kata salah seorang pengacara, Rambe Manalu, Selasa, 24 Februari 2015. Rambe mengatakan pengusutan kasus tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pelaku pengeroyokan. Dia menegaskan, penyidik harus mengungkap semua fakta di balik kasus kekerasan terhadap wartawan tersebut.

Menurut Rambe, terdapat banyak kejanggalan dalam pemeriksaan para tersangka. Menurut dia, keterangan tersangka berbeda dengan korban. Rambe mengatakan tugas polisi adalah mencari tahu keterangan mana yang benar. "Itu tugas penyidik. Kami akan terus mengawal," katanya.

Pemimpin Redaksi Radar Bekasi Zaenal Aripin menegaskan, pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus yang menimpa Randy. Menurut dia, otak pengeroyokan juga harus bertanggung jawab atas peristiwa itu. "Otaknya harus ditangkap," kata Zaenal.

Pasalnya, kata Zaenal, jika dibiarkan, kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi wartawan yang bertugas di lapangan. Wartawan, kata dia, akan takut mengungkap kebenaran untuk disampaikan kepada masyarakat.

Adapun Randy mengaku sudah bertemu dengan dua pelaku pengeroyokan. Dia membenarkan dua orang bernama Muchlis Tamnge dan Spengli itu sebagai pelaku pengeroyokan. "Saya sudah melihat langsung tadi, benar mereka pelakunya," katanya.

Randy dikeroyok pada Kamis petang, 19 Februari 2015, di sebuah rumah makan di Jalan Serma Marzuki, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Randy menduga motif pengeroyokan ini berkaitan dengan berita yang berjudul "DPC Bekasi Utara Sebut Pimpinan DPD Masa Bodo" yang terbit pada 18 Februari 2015.

ADI WARSONO

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

11 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

12 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

19 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya