Angket buat Ahok: Ini 20 Contoh Proyek Siluman APBD 2015

Reporter

Jumat, 27 Februari 2015 17:31 WIB

Meme dukungan warga setelah DPRD mengajukan hak angket terhadap Ahok. Di sejumlah media sosial meme bertagar #SaveAhok bermunculan. Facebook.com

TEMPO.CO, Jakarta - Proyek pengadaan perangkat penyedia daya listrik cadangan (uninterruptable power supply/UPS) senilai miliran rupiah untuk sejumlah sekolah di Jakarta Barat tahun lalu amat mengherankan. "Sekolah tidak pernah mengusulkan pengadaan UPS. Tiba-tiba barang datang dan langsung dipasang," kata Kepala Sekolah Menengah Aatas Negeri 16 Jakarta Barat, Cedarkuine, Jumat, 27 Februari 2015.

Menurut Cedar, ia tak pernah diajak berkoordinasi ihwal pengadaan UPS oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman. Ia juga mengaku tak tahu alasan sekolahnya dijadikan salah satu penerima UPS. "Saya cuma dikasih bantuan, jadi terima saja," katanya.

Proyek seperti itu rupanya ada lagi dalam APBD 2015, yang kini diributkan. DPRD DKI bahkan mengajukan penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Ahok, mata anggaran siluman dalam APBD 2015 yang dibuat oleh DPRD muncul pada banyak satuan kerja perangkat daerah. Salah satunya Dinas Pendidikan. "Itu sebabnya saya ngotot menggunakan sistem e-budgeting," kata Ahok, Rabu, 25 Februari 2015.

Proyek tersebut tak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Proyek itu muncul setelah APBD disahkan pada 27 Januari 2015. Menurut dia, proyek tersebut tak semestinya diadakan saat data lapangan menunjukkan bahwa 46 persen kondisi gedung sekolah di Jakarta buruk.

Berikut ini program yang tercantum dalam APBD versi DPRD yang ditunjukkan Ahok khusus di Dinas Pendidikan saja:






1. Profesional development for teacher melalu pelatihan guru ke luar negeri Rp 25,5 miliar.






2. Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD Rp 15 miliar.


Advertising
Advertising





3. Pengadaan peralatan audio class SD Rp 4,5 miliar.






4. Pengadaan peralatan audio class SMA/SMK Rp 3 miliar.






5. Pengadaan peralatan audio class SMP Rp 3,5 miliar.






6. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 1 Jakarta Pusat Rp 3 miliar.






7. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 26 Jakarta Timur Rp 3 miliar.






8. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 29 Jakarta Selatan Rp 3 miliar






9. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 34 Jakarta Pusat Rp 3 miliar.






10. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 39 Jakarta Pusat Rp 3 miliar.






11. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 5 Jakarta Timur Rp 3 miliar.






12. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 52 Jakarta Timur Rp 3 miliar.






13. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran e-smart teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp 4,996 miliar.






14. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp 4, 996 miliar.






15. Pengadaan uninterruptible power supply (UPS) SMPN 37 Rp 6 miliar.






16. Pengadaan uninterruptible power supply (UPS) SMPN 41 Rp 6 miliar.






17. Alat peraga elektronika mikrokontrol untuk SMA Rp 3 miliar.






18. Professional outdoor audio system (IPM) Rp 4,5 miliar.






19. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas Rp 4,44 miliar.






20. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramat Jati Rp 4,44 miliar.






LINDA HAIRANI

Berita terkait

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

1 jam lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

5 jam lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

2 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

2 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

2 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

4 hari lalu

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

4 hari lalu

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

4 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

5 hari lalu

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

Ganjar Pranowo angkat bicara soal rencana hak angket DPR hingga gugatan PDI Perjuangan kepada KPU dalam kaitan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya