Pengadaan UPS Bikin Ahok 'Panas', Lasro Pun Kaget  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Sabtu, 28 Februari 2015 05:29 WIB

(Dari kiri) Direktur Operasional Bank DKI Martono Soeprapto, Chief Country Officer Citibank Indonesia Tigor M. Siahaan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Direktur Pengembangan Akses Keuangan Bank Indonesia Jakarta Pungky Purnomo usai penandatanganan kerjasama program pendidikan keuangan SD Negeri di Jakartam 26 November 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengultimatum Dinas Pendidikan untuk membuat pengakuan terkait pengadaan uninteruptable power supply (UPS) atau alat pencadangan listrik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2014 sekitar Rp 330 miliar.

Ahok, sapaan akrab Basuki, meminta Dinas membeberkan bahwa pengadaan UPS merupakan titipan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Kalau dia enggak mau buka mulut kalau ini dititipin DPRD nanti yang tanggung jawab masuk penjara Dinas," kata dia.

Pengadaan UPS terjadi ketika Lasro Marbun menjabat Kepala Dinas Pendidikan. Kegiatan tersebut masuk pada saat APBD perubahan. Lasro mengaku kecolongan dengan pengadaan barang yang satu unitnya mencapai Rp 6 miliar itu. "Saya kaget ada kegiatan yang masuk," ucap dia saat dihubungi, Jumat, 27 Februari 2015.

Lasro mengatakan, kegiatan tersebut masuk melalui Suku Dinas Pendidikan Menegah di setiap wilayah. Untuk memperjelas duduk perkaranya, Lasro yang kini menjadi Inspektorat itu bakal memanggil seluruh kepala suku dinas yang terkait. "Nanti kami akan beri tahu semuanya," kata dia.

Jakarta Barat salah satu wilayah yang sekolahnya mendapat UPS. Sebanyak 25 sekolah baik SMA maupun SMK memperolah alat tersebut dengan total senilai Rp 145 miliar. Pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS adalah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Suku Dinas Pendidikan Menengah, Alex Usman. Alex yang juga pemilik Harian Terbit menandatangani langsung proyek pengadaan tersebut.

Sekretaris Komisi Pendidikan Fahmi Zulfikar Hasibuan, mengatakan pengadaan UPS mungkin saja DPRD yang mengusulkan. Namun, jika usulan Dewan dianggap tak perlu seharusnya barang ditolak. "Jangan dilelang saja kan sekarang ada ULP," katanya. Ihwal perlu tidaknya UPS, ia menyerahkannya kepada pengguna. Terkait warga yang dianggap tak wajar, ia berkilah. "Wajar tidaknya coba cek harga di pasar."

Berdasarkan penelusuran di internet, UPS merek AEC/ALP terbilang sulit ditemukan. Informasi yang diperoleh pun sedikit terkait barang tersebut. UPS yang mendekati merek tersebut adalah jenis AEC star T5 series 33120. Series tersebut harganya sebesar U$D 36,326 atau sekitar 360 juta satu unit.

ERWAN HERMAWAN

Berita terkait

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

1 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

1 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

4 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

4 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

5 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

8 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

10 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

23 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

27 hari lalu

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.

Baca Selengkapnya

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

36 hari lalu

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

Baca Selengkapnya