Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengikuti apel bersama di Lapangan Mako Marinir Cilandak, Jakarta, Senin 19 Januari 2015. Ahok terlihat didampingi petinggi TNI dan POLRI. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
TEMPO.CO, Jakarta - Para camat di Jakarta Barat mengaku kaget atas munculnya anggaran pengadaan UPS. “Waduh, apa lagi itu? Saya tidak pernah usulkan itu,” kata Camat Tamansari Paris Limbong saat dihubungi Tempo pada Minggu, 1 Maret 2015.
Sikap serupa juga diungkapkan Camat Kebon Jeruk Agus Triono dan Camat Tambora Mursidin. “Untuk apa UPS ditaruh di kecamatan?” kata Mursidin.
UPS yang dimaksud adalah uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya sementara. Pengadaan peranti ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai proyek siluman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengungkapkan proyek siluman itu masuk anggaran kegiatan yang disusupkan sejumlah oknum. Nilai anggaran itu mencapai Rp 12 triliun.
Pengadaan UPS di semua kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat memakan anggaran Rp 268 miliar. “Sebelumnya di sekolah, sekarang UPS untuk kecamatan,” kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 27 Februari 2015.
Sekretaris Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Syarif, mengaku tidak tahu soal anggaran yang muncul dalam APBD 2015 itu. “Saya tidak tahu,” katanya.
Dia meminta Ahok berkomunikasi dengan Dewan agar tak terjadi saling tuding. “Kalau ada temuan yang harus dievaluasi, Gubernur kan bisa saja menyarankan kepada DPRD. Misalnya yang UPS ini dihapus saja,” ujarnya.
