TEMPO.CO , Jakarta: Camat Cengkareng Ali Maulana Hakim mengatakan di wilayahnya, pagu anggaran pada versi APBD yang disusun Dewan meningkat menjadi Rp 9,5 miliar dari Rp 6,5 miliar yang sebenarnya dianggarkan. Contoh kegiatannya, pembangunan gapura ornamen Betawi di kantor Kecamatan Cengkareng senilai Rp 190 juta. "Kami tak pernah mengusulkan," kata Ali di balai kota, Rabu 4 Maret 2015.

Setelah menandai semua anggaran, Ali berujar, ia dan para camat lurah kemudian membuat surat pernyataan persetujuan anggaran. Format surat yang diterima Ali bertuliskan, "Saya setuju/tidak setuju dengan rincian anggaran ini karena sesuai/tidak sesuai dengan anggaran yang saya usulkan." Usai ditandatangani, surat tersebut kemudian diserahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dihitung.

Rabu 4 Maret 2015 kemarin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengumpulkan seluruh camat dan lurah di Ibu Kota untuk menyampaikan briefing tentang penyusunan anggaran dengan sistem E-budgeting. Ahok meminta camat dan lurah menyisir anggaran-anggaran yang pernah diusulkan oleh unit kerja perangkat daerah. "Tak ada lagi anggaran siluman, saya adu saja antara SKPD dan para camat dan lurah," ujarnya.

Ahok membagikan APBD dan meminta para camat lurah mengamati program-program yang ada pada kedua anggaran. Pantauan Tempo, semua peserta pengarahan kemudian sibuk meneliti seluruh mata anggaran yang ada pada kedua APBD. Sebagian justru beranjak dari kursinya dan mencari tempat yang lebih luas untuk menyandingkan kedua anggaran.

Beberapa peserta pengarahan kemudian duduk di lantai panggung di sebelah podium tempat Ahok berdiri dan membentuk kelompok. Sambil memegang pulpen, mereka sibuk mengamati kedua anggaran secara bolak-balik dan menandai program yang tak pernah diusulkan.

Adapun pengadaan UPS menjadi salah satu pengadaan yang dicurigai Gubernur Ahok dalam APBD. Dugaan penggelembungan APBD terkait dengan pengadaan alat UPS itu mencapai Rp 5,8 miliar per unit. Pembelian UPS, menurut Ahok, merupakan hasil pemotongan sejumlah anggaran dari program unggulan Pemerintah Provinsi DKI sebesar 10-15 persen dari APBD 2015. Secara keseluruhan, Ahok menduga adanya dana siluman dalam APBD 2015 dengan total nilai mencapai Rp 12,1 triliun.

Dugaan adanya penggelembungan dan dana siluman ini didapatkan dari APBD versi Dewan yang di dalamnya ditemukan ada 48.000 kegiatan baru dengan total dana untuk semua kegiatan sebesar 12 triliun, termasuk di dalamnya pengadaan trilogi buku Ahok senilai 30 miliar. Pihak Dewan pun meminta tim anggaran DKI memasukkan usulan program senilai Rp 12 triliun dalam sistem penganggaran elektronik (e-budgeting).

LINDA HAIRANI