TEMPO.CO, Jakarta: Koalisi Indonesia Hebat di DPRD Jakarta mulai pecah ketika Dewan berencana untuk mengajukan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dengan Rancangan APBD Jakarta 2015.
Koalisi partai pendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang terdiri atas PDIP, NasDem, PKB, Hanura, dan PKPI itu ternyata tak bersuara bulat dalam soal hak angket.
Satu per satu partai anggota Koalisi mundur dari dukungan untuk hak angket.
Partai Kebangkitan Bangsa
Pada mulanya Partai Kebangkitan Bangsa mencabut dukungan. Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas berpendapat Dewan seharusnya memakai hak interpelasi atau mempertanyakan kebijakan Ahok terlebih dulu sebelum menggulirkan hak angket. "Mengapa tidak duduk bersama dan dialog lebih dahulu dengan eksekutif?" katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 23 Februari 2015.
Partai Nasional Demokrat
Lalu Partai Nasional Demokrat (NasDem) mencabut pula dukungannya pada Senin, 2 Maret 2015. "Atas instruksi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, kami sampaikan bahwa NasDem mengundurkan diri dari panitia hak angket di DPRD," kata Sekretaris Jenderal NasDem Patrice Rio Capella.
PDI Perjuangan
Ahok sudah bertamu ke Presiden Joko Widodo, tapi hingga kini PDI Perjuangan belum bersikap. Namun, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP A.P. Batubara meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri segera menginstruksikan kader partainya di DPRD Jakarta untuk mencabut hak angket itu.
"Saya minta Megawati instruksikan kader PDIP cabut hak angket. Kalau mereka tidak mau, saya minta tarik kader dari DPRD," kata Batubara pada Senin lalu.
Partai Lain Menyusul
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Victor Silaen, memperkirakan langkah Partai NasDem bakal diikuti partai lain.
"Mungkin juga NasDem bisa mempengaruhi PDIP untuk ikut langkahnya (mencabut hak angket) dan akhirnya partai-partai lain pun ikut. Mungkin juga ada transaksi politik dengan PDIP, tapi agar tidak malu maka NasDem dulu yang melontarkan isu ini," kata Victor di Jakarta, Senin.
PDIP adalah pemegang kursi terbanyak di DPRD Jakarta, yakni 28 dari total 106 kursi. PKB dan NasDem berturut-turut memegang enam dan lima kursi. Kalau tiga partai itu bergabung menolak hak angket, kekuatannya baru mencapai sepertiga kursi di Dewan.
