Cara Camat Matraman Temukan Anggaran Siluman  

Reporter

Jumat, 6 Maret 2015 06:38 WIB

Suasana kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta -Camat Matraman Hari Nugroho punya cara jitu untuk menemukan proyek siluman dalam anggaran di wilayahnya. Upaya mengoreksi anggaran ini merupakan instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dikeluarkan kala dia mengumpulkan seluruh camat dan lurah di Ibu Kota di Balai Kota, Rabu, 4 Maret 2015. Ahok, sapaan akrab Basuki, meminta para camat dan lurah memeriksa anggaran versi Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD untuk mencari proyek yang tidak mereka usulkan.

"Tiap camat berkumpul dengan lurah di wilayahnya, lalu bentuk kerja kelompok," kata Hari kepada Tempo di kantornya, Kamis, 5 Maret 2015.

Menurut dia, dia mengumpulkan lurah dari wilayah Pisangan Baru, Utan Kayu Selatan, Utan Kayu Utara, Kayu Manis, Pal Meriam, dan Kebon Manggis untuk berdiskusi tentang anggaran masing-masing kelurahan. Hal yang sama juga dilakukan camat-camat lain di ruangan tersebut. Setelah itu, mereka mulai mencorat-coret draf anggaran untuk menandai kegiatan siluman atau dana anggaran yang disunat secara tak jelas. "Di wilayah saya kebanyakan anggaran disunat oleh DPRD, padahal Ahok sudah setuju," ujar Hari.

Walhasil, sistem kerja kelompok ini membuat pemeriksaan dua versi anggaran tersebut menjadi lebih cepat. Tak lebih dari dua jam, camat dan lurah sudah mengumpulkan anggaran yang telah dikoreksi. Koreksi ini dilakukan berdasarkan pagu anggaran yang telah dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting milik Pemprov DKI.

Dalam pertemuan kemarin juga disampaikan alternatif jika terjadi kebuntuan dalam mediasi antara Pemprov DKI dan DPRD. Mau tak mau Pemprov akan menggunakan APBD 2014. Padahal, kata Hari, dalam anggaran tersebut banyak proyek siluman yang menyebabkan daya serap kecamatannya rendah. "Ada dana hampir Rp 1 miliar yang tiba-tiba masuk. Akhirnya saya kembalikan," ucapnya.

Itu sebabnya Hari mendukung Pemprov memperjuangkan APBD dengan sistem e-budgeting. Dia juga berharap ada jalan keluar terbaik agar dana anggaran dapat cepat cair dan program berjalan lancar. Dia menargetkan serapan dana tahun ini bisa mencapai 90 persen, sama seperti dua tahun lalu.

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

21 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

57 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya