Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meninggalkan rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 Perubahan. Keputusan Ahok ini diambil lantaran Pemprov DKI menolak berkompromi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI dalam menyusun APBD 2015.
Ahok mengaku sudah perintahkan agar tak ada kompromi satu sen pun. "Saya prediksi DPRD akan dendam pada penyusunan anggaran hingga masa pemerintahan berakhir," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat, 6 Maret 2015.
Menurut Ahok, tidak menutup kemungkinan kemarahan anggota DPRD terus berlanjut. Ahok menjelaskan, kemarahan itu menguntungkan Pemprov DKI, karena mereka bakal memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. "Saya senang. Satu baut hilang dalam proyek pun, DPRD pasti akan berteriak. Selama ini, mana pernah kinerja SKPD diawasi?" ucapnya.
Ahok menjelaskan, penolakan pihaknya bermula dari temuan usulan program anggota Dewan dengan total nilai Rp 12,1 triliun. Dari deretan program itu, tutur dia, ada pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat catu daya listrik sementara. Pengadaan UPS dengan harga satuan Rp 4,2 miliar ditemukan di semua kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat.
Menurut Ahok, pengadaan UPS tak mengutamakan asas manfaat dan efisiensi. Alasannya, anggaran tersebut lebih berguna jika dialihkan untuk memperbaiki sekolah yang rusak di Ibu Kota. Dia mengungkapkan 46 sekolah di Jakarta dalam kondisi buruk. Lagi pula, kata dia, fungsi alat catu daya listrik sementara masih bisa digantikan oleh genset yang harganya lebih murah.
Ahok berujar, penggunaan APBD 2014 Perubahan seharusnya bisa dimulai pada April mendatang. Perhitungan itu didasarkan pada surat keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai evaluasi APBD 2015 pada 13 Maret 2015. Waktu tersebut dihitung 15 hari setelah penyempurnaan rancangan APBD diterima Kementerian pada 23 Februari lalu.
Ahok mengklaim penggunaan APBD 2014 Perubahan tak akan mengganggu program pembangunan yang sudah direncanakan. Dia menuturkan nilai Rp 72,9 triliun dalam APBD 2014 Perubahan hanya berselisih Rp 0,18 triliun dari nilai Rp 73,08 yang dianggarkan pada APBD 2015. "Semua jalan terus. Yang mau tender juga bisa dimulai dari sekarang," ucapnya.
