Seorang operator menunjukkan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) atau pasokan daya bebas gangguan di ruang penyimpanan UPS SMA 78, Jakarta, 28 Februari 2015. Ahok menilai harga UPS per unit yang disebar di 55 sekolah tidak masuk akal. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta- Kepolisian Daerah Metro Jaya meningkatkan status kasus pengadaan uninterruptible power supply 2014 dari penyelidikan ke tahap penyidikan. "Sudah ada tersangkanya," kata Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun, Ahad, 8 Maret 2014.
Sayangnya, Lasro tak mau menyebutkan nama tersangka proyek pengadaan alat seharga Rp 280 miliar di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat itu. "Ada nanti," ucapnya. Lasro mengetahui penetapan tersangka dari informannya di Kepolisian.
Kasus pengadaan alat pencadangan listrik untuk sekolah menengah atas dan kejuruan itu bermula dari laporan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tiba-tiba Kepolisian ikut menyelidiki proyek tersebut.
Polisi telah memanggil pejabat Dinas Pendidikan terkait. Misalnya, pejabat pembuat komitmen pengadaan alat itu di Jakarta Barat, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Menengah Alex Usman. Selain itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Zainal Soelaiman juga telah dimintai keterangan.
Lasro mengaku, sebagai mantan kepala dinas, dia kecolongan dengan proyek pengadaan UPS. Ia tak tahu-menahu asal usul proyek itu muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014. "Saya enggak tahu," ucapnya.
Menurut dia, pengadaan UPS tanggung jawab yang mendapatkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Dalam kasus ini, yang mendapat DPA adalah Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Pusat. "Yang dapat DPA itu mereka," katanya.
Alex Usman belum bisa dihubungi untuk mengkonfirmasi soal polisi yang telah menetapkan tersangka kasus ini. Telepon dan pesan pendek tak pernah dia respons. Adapun Zainal Soelaiman mengaku belum mengetahui bahwa polisi telah menetapkan tersangka. "Saya serahkan prosesnya kepada aparat hukum," tuturnya.
