Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama para wakil ketua DPRD DKI Jakarta, usai rapat paripurna hak angket di gedung DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Hasil Rapat paripurna resmi mengajukan hak angket atas Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok, setelah para anggota dewan setuju mengajukan hak angket. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan penyebab kisruh Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DKI Jakarta adalah ulah segelintir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Menurut dia, anggota Dewan masih mementingkan ego sektoral dalam mengendalikan politik anggaran.
"DPRD sumber masalah. Harusnya, kalau berkaitan dengan kepentingan masyarakat, mereka bisa menghilangkan egonya," ujar Nico dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Maret 2015.
Nico menjelaskan, seharusnya pembahasan Rancangan APBD 2015 itu bisa selesai dengan cepat, supaya Pemerintah Provinsi DKI bisa segera menjalankan program unggulannya.
Namun yang terjadi adalah, ujar Nico, anggota Dewan tetap ngotot mempertahankan usulan anggaran DKI lantaran didesak oleh kepentingan partai dan kelompoknya. "Sehingga permasalahan tersebut tidak kunjung usai," ucapnya.
Pembahasan rancangan APBD 2015 antara Pemprov DKI dan Badan Anggaran DPRD pada Jumat malam, 20 Maret 2015, masih menemui jalan buntu. Akibatnya, mau atau tidak mau, peraturan gubernur harus keluar untuk menopang penggunaan anggaran Pemprov DKI. Dampak penggunaan pergub adalah anggaran yang diperoleh Pemprov DKI pada 2015 sama seperti anggaran pada 2014.
