TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPD periode 2014-2019, Fahira Idris, mengatakan punya alasan kuat kenapa dirinya mendesak Pemerintah DKI Jakarta untuk melepas saham di PT Delta Djakarta. Karena, kata anak mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris ini, bir yang diproduksi PT Delta membahayakan kesehatan dan mematikan satu orang dalam setiap 10 menit.

Menurut Fahira, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus melepas saham bir itu. "Lepas saja ke swasta, Kementerian Perdagangan sudah melarang penjualan bir di toko-toko," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 10 April 2015. "Kenapa Ahok kekeh mempertahankan sahamnya?," tanya Fahira.

Pemerintah DKI memiliki saham di PT Delta Djakarta sejak tahun 1970-an. Saat ini, DKI masih memiliki 26,25 persen saham di PT Delta Djakarta dengan kisaran nilai Rp 2 tiriliun. Dividen PT Delta pada 2014 termasuk tiga besar perusahaan penyumbang pendapatan asli DKI. Yaitu Rp 50,488 miliar setelah PT Bank DKI Rp 205 milar dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Rp 61,567 miliar.

Fahira mengklaim, berbagai pihak ribut soal kepemilikan saham bir itu di zaman Ahok. Menurutnya, tiga tahun lalu saat Gubernur Jakarta Fauzi Bowo, tidak ada informasi ihwal kepemilikan saham. "Mungkin, sekarang lebih terbuka," kata dia.

Di era Fauzi Bowo, kata Fahira, belum ada gerakan antiminuman keras. Seperti yang dicanangkan Fahira sendiri. Fahira menargetkan, pembelian minuman keras seperti di luar negeri. Yaitu, setiap orang yang membeli harus menyertakan identitasnya. "Target kami, warga berusia 21 tahun ke bawah jangan minum bir atau minuman beralkohol," katanya.

Menurut Fahira, beberapa kepala daerah sudah berani menindak tegas peredaran minuman keras dan bir. Seperti, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Peredaran minuman keras di kota itu bisa ditekan," katanya,.

Kalau di Jakarta, ucap dia, bagaimana bisa ditekan. Karena, Pemerintah DKI memiliki saham di perusahaan bir dan tidak ada peraturan daerah yang melarang penjualan bir di Jakarta. "Enggak mungkin DKI mau buat Pergub itu, karena masih ada saham bir," katanya.

Gubernur Ahok menganggap kecaman Fahira Idris tentang pabrik bir diumpamakan seperti vitamin yang baik bagi kesehatan. "Terima kasih kecamannya, Ahok semakin sehat," kata dia di Balai Kota, Jumat, 10 April 2015.

Ahok mempertanyakan desakan beberapa kelompok agar DKI menjual saham PT Delta Djakarta. Padahal, kata dia, Pemerintah DKI tercatat sebagai salah satu pemegang saham sejak 1970 atau era pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Saat itu, kata dia, Pemerintah DKI juga membangun sebuah kasino di Ancol, Jakarta Utara.

Dari kasino tersebut, Ahok melanjutkan, Pemerintah DKI mengundang perusahaan asal Filipina dan Belanda untuk berinvestasi di Jakarta. Cara ini dipilih ketimbang mengimpor terus-menerus mengimpor bir dari kedua negara tersebut.

Ahok menduga kehebohan soal penolakan bir tak semata-mata muncul lantaran saham pemerintah. Penolakan itu dianggap berkaitan langsung dengn dirinya. "Karena gubernurnya Ahok, jadi salah semua," ucap Ahok.

HUSSEIN ABRI YUSUF