Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna tanggapan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di Gedung DPRD, 23 April 2015. DPRD memberikan rapor merah atas kinerja buruk yang dijalankan oleh Ahok. TEMPO/M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta- Lambannya proses lelang paket pengerjaan dan pengadaan tahun 2015 membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram. Pemerintah akan melakukan evaluasi per pekan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah (SKPD dan UKPD).
"Jika tak ada kemajuan tiap minggunya, kami akan langsung locked," kata Sekretaris Daerah Saefullah saat ditemui di Balai Kota, Senin, 11 Mei 2015
Menurut Saefullah, progres pengerjaan SKPD dan UKPD yang lamban akan dimatikan dan dialihkan ke anggaran perubahan. Hal ini dilakukan sebagai cara meningkatkan penyerapan anggaran. Dia juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Jakarta telah lakukan sosialisasi selama tiga pekan terakhir agar lelang paket pekerjaan segera dilakukan.
Dia optimistis dalam dua pekan ke depan akan ada kemajuan dari proses lelang SKPD dan UKPD. Dia mengatakan, Pemprov telah menyebarkan 6.000 paket lelang di tujuh lokasi sekaligus. "Kami akan awasi sejauh mana mereka bergerak," kata dia.
Sebelumnya, Ahok, panggilan akrab Basuki, heran dengan SKPD dan UKPD DKI yang lamban dalam pelaksanaan lelang. Padahal, imbauan sudah dikeluarkan sejak kuartal terakhir tahun lalu. Tujuannya, menghemat waktu dan mengantisipasi keterlambatan pengesahan APBD DKI 2015.
Kini, Ahok melarang SKPD mendaftarkan lelang proyek fisik yang tak dapat diselesaikan akhir tahun ini. Hal ini dikarenakan kontrak tahun tunggal yang berlangsung lewat dari 31 Desember akan menimbulkan sengketa. "Biar saja sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) besar daripada pengerjaan lelang asal-asalan," kata Ahok.
