TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memberikan tanggapan atas protes Masyarakat Seni Jakarta soal pembentukan Unit Pengelola Teknis (UPT) Taman Ismail Marzuki. Menurut Basuki, UPT dibentuk untuk membantu seniman melestarikan kegiatan seni, terutama seni Jakarta.

"UPT dibentuk agar pemerintah daerah DKI bisa subsidi kegiatan para seniman," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jumat, 19 Juni 2015.

Ahok juga mengatakan, kesalahpahaman soal pembentukan UPT sudah diselesaikan oleh Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat. Djarot sudah bertemu dengan para seniman dan menjelaskan sisi positif dari UPT ini."UPT kan digunakan sebagai sarana hibah untuk seniman juga," kata Ahok.

Sebelumnya, Masyarakat Seni Jakarta yang diwakili oleh Aidil Usman menyayangkan keluarnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta. Menurut Aidil, peraturan itu membuat TIM menjadi objek kerja dari birokrasi yang tidak memiliki kaitan sejarah, moral, hingga artistik di TIM, Jakarta Pusat. Para seniman juga menuding ada isu rencana pembangunan pusat perbelanjaan.

Ahok menampik adanya isu pembangunan pusat perbelanjaan dan apartemen di lahan seluas sembilan hektare itu. Ahok menegaskan hal itu hanya fitnah sebagian orang yang tak suka dengan pembentukan UPT. "Biasalah, banyak oknum-oknum DKI juga," kata Ahok.

Selain itu, Ahok menantang seniman yang tak setuju dengan pembentukan UPT ini. Dia yakin masih lebih banyak seniman yang mendukungnya soal UPT TIM. Ahok menduga ada kepentingan pribadi sebagian orang yang terhambat karena adanya unit pengelolaan ini.

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga membandingkan anggaran pembangunan TIM dengan gedung teater Ciputra Art Center. Saat dibangun, kata TIM menghabiskan dana sebesar Rp 350 miliar, sedangkan Ciputra Artpreneur menelan biaya Rp 150 miliar. Meski begitu, kata Ahok, hasilnya lebih bagus gedung teater milik swasta tersebut."Logikanya kan dana yang lebih besar harusnya lebih bagus dong?" kata Ahok.

Tak hanya seniman, pembentukan UPT TIM ini juga membuat 108 pegawai non PNS ikut resah. Alasannya, pegawai non PNS di bawah pengelolaan TIM ini terancam tak diteruskan masa kerjanya. Salah seorang pekerja yang tak mau dituliskan namanya mengatakan, masa kerjanya diperpanjang hingga Oktober 2015. "Kami diperpanjang karena UPT masih kekurangan orang," kata dia.

YOLANDA RYAN ARMINDYA| HUSSEIN ABRI YUSUF