TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sudah mempersiapkan strategi menjelang pemilihan kepala daerah 2017. Salah satu andalannya adalah meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. "Tahun ini harus selesai reformasi birokrasinya," kata dia di Balai Kota, Jumat, 19 Juni 2015.

Pria yang disapa Ahok itu menjelaskan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menciptakan integrasi jenis pengurusan izin di semua tingkat wilayah. Setelah sistem berjalan, warga Jakarta bisa memproses keperluan administrasi dengan tenggat penyelesaian dan jenis retribusi yang terukur dan transparan.

Itu artinya, Ahok berujar, PTSP akan menghilangkan jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah DKI Jakarta secara sistematis. Tahun ini ia akan memecat 30 ribu orang pegawai, termasuk camat. Selain fungsinya yang sudah digantikan oleh PTSP, ia menganggap jumlah total pegawai yang mencapai 70 ribu orang menyebabkan pemborosan anggaran.

Ahok menjelaskan mekanismenya dimulai dengan memecat dua ribu pegawai setiap tiga bulan. Pegawai yang dipecat rata-rata menerima gaji Rp 13 juta setiap bulan. Sedangkan pegawai negeri di level fungsional menerima Rp 2-3 juta per bulan. Dengan begitu, ia mengatakan, pemerintah DKI bisa menghemat Rp 300 miliar setiap bulan atau Rp 1,2 triliun setiap tahun.

Kendati demian, Ahok mengatakan pengurangan jumlah itu juga belum memenuhi syarat. Idealnya, jumlah pegawai di Jakarta hanya 30 ribu orang. Ia tak mematok standar tinggi agar para pegawai tak dipecat. "Bekerja Jakarta itu yang penting bukan otak, tapi patuh dan mau bekerja," ujar dia.

Selain peningkatan PTSP, Ahok juga menargetkan peningkatan transportasi. Ia berujar
reformasi Transjakarta akan selesai pada 2016 mendatang. Bus akan beroperasi selama 24 jam dan jarak kedatangan bus atau headway hanya lima menit. "Semua moda transportasi terintegrasi, jadi masyarakat punya alternatif saat macet," ujar Ahok.

LINDA HAIRANI