Lurah Gondangdia Susan Jasmine Zulkifli, saat memantau jalur protokol yang akan di lewati oleh delegasi Konferensi Asia Afrika, di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, 15 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama baru saja melantik pejabat eselon II, III, dan IV di Balai Agung, Jakarta, pekan lalu. Salah satu tokoh yang dilantik Ahok dan menerima promosi jabatan ialah Susan Jasmine Zulkifli, mantan Lurah Gondangdia dan Lenteng Agung. Susan diangkat menjadi Sekretaris Dinas Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan.
Gubernur yang akrab disapa Ahok itu punya alasan mempromosikan Susan. “Saya lagi mau coba lurah camat jadi semacam estate manager,” kata dia di Balai Kota, Senin, 6 Juli 2015. Estate manager merupakan pejabat lapangan yang cakap membereskan beragam pekerjaan, mulai dari masalah teknis hingga administrasi.
Susan merupakan salah satu pejabat di DKI yang populer dan fenomenal. Hal itu berkat kemampuannya lulus dalam seleksi lelang jabatan secara terbuka saat Joko Widodo menjadi Gubernur DKI. Namanya makin populer saat disebut Jokowi sebagai potret toleransi dan keberagaman di masyarakat. Maklum, Susan sempat ditolak memimpin Kelurahan Lenteng Agung karena faktor SARA, tapi Jokowi bergeming.
Menurut Ahok, rekam jejak dan kapasitas Susan dalam menangani pedagang kaki lima sudah teruji. Hal itu tercermin selama Susan menjadi Lurah Lenteng Agung. “Berani sekali dia merapikan dan menata PKL, berarti dia cocok di Dinas UMKM,” dia menambahkan
Promosi yang diperoleh Susan, kata Ahok, juga terbuka untuk pegawai negeri lainnya. Bila ada lurah dan camat yang handal dalam menangani kebersihan, mereka berpeluang dipromosikan ke Dinas Kebersihan. Ahok merujuk pengalaman Isnawa Aji yang baru saja dilantik menjadi Kepala Dinas Kebersihan.
Isnawa pernah menjabat Camat Tambora lalu melejit hingga menjadi Wakil Kepala Dinas Kebersihan sebelum menempati posisi nomor satu di Dinas itu. “Saya yakin kelurahan dan kecamatan adalah tempat terbaik menilai kinerja pelayanan pejabat,” Ahok menambahkan.
Toh, bagi Ahok, karier beberapa pejabat yang melejit bukan karena faktor kolusi dan nepotisme. Justru hal itu menjadi bukti keberhasilan sistem lelang jabatan dan promosi terbuka. “Artinya reformasi birokrasi di DKI berjalan,” dia menegaskan.
