Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berbicara kepada wartawan saat tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 29 Juli 2015. TEMPO/Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan pernyataan keras terhadap organisasi masyarakat yang masih meminta upeti dari masyarakat. Menurut dia, praktek itu tak ubahnya seperti preman.
"Saya tak bakal mendukung lagi kalau ada ormas yang masih memeras masyarakat," kata Ahok, sapaan Basuki, saat membuka Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI di Balai Kota, Jumat, 7 Agustus 2015.
Menurut dia, ormas seharusnya tidak memeras masyarakat dengan mengutip duit, melainkan hadir di tengah masyarakat untuk melayani. "Kalau pelayanan ini dilakukan, niscaya karier politik akan mudah karena masyarakat akan mengingat kita," Ahok berujar.
Dia menjelaskan peringatan itu muncul berdasarkan pengalamannya meniti karier politik sejak di Belitung Timur, kampung halamannya. Sejak menjadi Anggota DPRD Belitung Timur hingga Gubernur DKI, banyak ormas yang datang kepadanya untuk menyatakan dukungan, tetapi ujung-ujungnya meminta upeti. "Minta Rp 5 ribu saja akan saya tolak," ujarnya.
Dengan menolak permintaan itu, dia mengaku tak punya beban dalam memimpin suatu daerah. Sehingga, Ahok mengaku, dia bisa leluasa mengeluarkan kebijakan meski hal itu kerap bersinggungan dengan ormas tertentu.
"Beda cerita kalau ada yang datang minta ijazahnya ditebus, maka berapa pun akan saya bayar," kata Ahok.
