TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan Kartu Jakarta Pintar tak bisa lagi dipakai untuk transaksi tunai. Kebijakan itu dirilis menyusul maraknya modus pencurian uang dalam rekening Kartu Jakarta Pintar.

Penggunaan transaksi non-tunai atau debet dinilai lebih dapat mengontrol penggunaan saldo dalam rekening. "Dari evaluasi belanja alat sekolah tahun lalu, 97 persen transaksi non-tunai KJP tepat sasaran," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Kamis, 13 Agustus 2015.

Ahok mengaku sudah mengantisipasi konsekuensi dari penutupan transaksi tunai. Misalnya untuk belanja alat sekolah, orang tua siswa mendatangi toko seragam dan alat sekolah. Di sana nominal transaksi dicatat pada formulir yang menyertakan nama dan nomor rekening. "Nanti pemilik toko serahkan ke Bank DKI, lantas saldo di rekening KJP otomatis berpindah ke rekening pemilik toko," ujar Ahok.

Sementara bagi siswa yang menumpang bus Transjakarta tetap bisa naik bus gratis. Caranya dengan menunjukkan KJP dan kartu pelajar sekaligus mengenakan seragam saat masuk halte. Petugas akan membantu beri akses masuk. "Kalau mesin pemindai sudah ada tinggal tempelkan Kartu KJP," Ahok menjelaskan.

Sebelumnya, penerima KJP masih bisa melakukan transaksi tunai. Siswa SD bisa mengambil uang Rp 50 ribu per dua pekan. Adapun siswa SMP dan SMA tiap pekan bisa mengambil Rp 50 ribu.

Ahok juga bakal menambah 10 ribu unit mesin gesek atau Electric Data Capture di gerai-gerai yang menjual seragam dan alat tulis. Tak hanya itu, dia sedang meminta Bank DKI mengunci sistem transaksi agar tak bisa digunakan selain untuk membeli seragam dan alat sekolah.

RAYMUNDUS RIKANG