TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik Tri Kurniadi sebagai Wali Kota Jakarta Selatan. Tri yang sebelumnya menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan menggantikan Syamsuddin Noor yang dicopot lantaran tak tegas menegur lurah dan camat yang tak bisa menertibkan pedagang kaki lima.
Alasan itu pula yang disampaikan Ahok, sapaan Basuki, sebagai pekerjaan utama yang menanti Tri. “PKL di Jakarta Selatan itu sudah merajalela dan harus segera dibereskan,” kata dia di Balai Kota, Kamis, 13 Agustus 2015.
Ahok berujar, semrawutnya PKL di Jakarta Selatan adalah masalah yang tampak. Di balik itu, dia menambahkan, ada dugaan lurah dan camat menerima setoran dari PKL sehingga membiarkan lapak-lapak berjejer di pinggir jalan. “Saya tegas meminta Anda mencopot lurah dan camat yang terima setoran ini, jika tidak berani maka saya yang akan copot Anda,” ujarnya.
Ahok juga menumpahkan kekecewaannya soal kinerja lurah dan camat di Jakarta Selatan yang tak aktif di situs QLUE, sistem online Jakarta Smart City. Menurut gubernur 49 tahun itu, hampir sebagian besar lurah dan camat tak pernah melaporkan memperbarui data di situs tersebut. Akibatnya, Ahok tak bisa melihat perkembangan di daerah tersebut.
Masalah peruntukan bangunan di Jakarta Selatan juga menjadi sorotan Ahok. Dia menyebut banyak sekali bangunan yang tak sesuai peruntukannya, misalnya di kawasan Kemang. Wilayah itu diproyeksikan menjadi hunian tapi kini malah menjamur salon, kafe, dan spa. “Bongkar atau paksa mereka mengurus perubahan peruntukan bangunan,” kata Ahok.
Selain kritik terhadap kinerja camat dan lurah, Ahok meminta Tri memperbaiki infrastruktur. Khususnya, kebersihan saluran air dan penanganan sampah. Ahok juga mendesak Tri membereskan proyek pembebasan lahan untuk proyek mass rapid transportation di kawasan Fatmawati. “Lambat sekali Wali Kota yang dahulu, dana sudah ada tapi tak kunjung selesai pembebasannya,” katanya.
