Demo Buruh 1 September, Kodam Jaya Amankan Titik Strategis
Editor
MC Nieke Indrietta Baiduri
Senin, 31 Agustus 2015 18:03 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta Letnan Jenderal Agus Sutomo mengatakan siap membantu Kepolisian Daerah Metro Jaya mengamankan demo buruh pada Selasa, 1 September 2015. Agus mengaku menyiapkan 17 satuan setingkat kompi untuk melapisi pasukan Polda Metro Jaya. "Satu SSK itu 100 orang, ya sekitar 1.700 personel," kata Agus di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2015.
Agus mengatakan sudah mengatur alokasi pasukan. Sebagai contoh, 300 personel ditempatkan di Monumen Nasional, yang dekat dengan titik ramai demonstrasi, seperti di Istana Negara dan Bundaran Hotel Indonesia.
Sisa pasukan, kata Agus, akan disiagakan di sejumlah lokasi, seperti pusat-pusat ekonomi, seperti mal, pasar, dan pertokoan. "Ini akan jadi latihan pembinaan dan kewilayahan mulai dari Komandan Korem sampai Babinsa," ujarnya.
Kodam Jaya memprediksi demonstrasi buruh pada 1 September akan berjalan dengan aman. Musababnya, Sabtu pekan lalu pihak TNI dan Polri sudah bertemu dengan sejumlah tokoh buruh di Polda Metro Jaya. Dalam rapat itu, tokoh buruh berjanji mampu mengendalikan massa. "Kami persilakan sampaikan aspirasi, tapi jangan rusuh," kata Agus.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menuturkan perwakilan buruh masih tetap pada rencana awal, yaitu melakukan aksi long march dari Bundaran HI hingga Monas. "Belum ada kesepakatan," ujarnya. Aksi tersebut rencananya berlangsung pada Selasa, 1 September, sejak pukul 09.30 WIB. Aksi ini akan berlanjut ke kantor Kementerian Kesehatan terkait dengan tuntutan mengenai BPJS Kesehatan.
Iqbal mengatakan 48 ribu buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan bergabung melakukan aksi massa pada 1 September tersebut. Aksi ini akan dilakukan serentak di 20 provinsi di Indonesia.
Unjuk rasa tersebut, menurut Iqbal, merupakan aksi damai yang dilakukan terkait dengan kekhawatiran terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran akibat kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
INDRA WIJAYA