TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan mendengar tudingan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengenai kasus pembebasan lahan bekas lokalisasi Kramat Tunggak yang sudah ditangani pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI. “Itukan sudah ditangani Kejaksaan, jadi tudingan itu bisa saja, tapi saya tentu akan mendengar dari Kejaksaan, bukan mendengar dari sumber lain,” kata Sutiyoso saat meninjau daerah bekas terkena banjir di Kelurahan Pengadegan, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (8/4). Sutiyoso berpendapat, saat ini kalangan LSM selalu berusaha untuk mengorek kesalahan Pemerintah Provinsi DKI. ”Mereka (LSM) bagaimana bisa dengan canggih selalu saja mengorek-ngorek apa saja yang bisa. Asal dia punya bukti bawa saja ke sini, tunjukkan saja buktinya, mark-upnya bagaimana, tetapi sekarang kan sedang ditangani Kejaksaan,” ujarnya. LSM yang menamakan diri Komite Pemantau Pemberdayaan Parlemen Indonesia mengungkapkan adanya penggelembungan dana pembebasan lahan bekas lokalisasi Kramat Tunggak, Jakarta Utara, ke Kejati DKI. Laporan itu didasarkan atas temuan BPK tentang penggelembungan dana pembebasan lahan sebesar Rp 26, 5 miliar oleh Pemprov DKI. ( FX Dimas Adityo- Tempo News Room)