Bangunan DKI Diserang Rayap, APBD Tak Anggarkan Pencegahan  

Reporter

Editor

Zed abidien

Selasa, 15 September 2015 17:56 WIB

Warga Kampung Pulo berajalan didepan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Jatinegara, Jakarta, 22 Juli 2015. Sebanyak 840 kepala keluarga (KK) yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo akan ditertibkan dan direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jatinegara, 25 Juli 2015. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Ika Lestari Adji mengaku sempat berniat mengusulkan kegiatan penanganan rayap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Tujuannya agar gedung-gedung milik pemerintah tak cepat rusak karena kayunya dimakan rayap.

Namun, niat Ika itu batal dilakukan. Berkaca dari tahun lalu, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 5,3 miliar agar gedung-gedung pemerintah bebas dari rayap. Namun, "Hasilnya tak siginifikan," kata Ika saat dihubungi, Selasa, 15 September 2015. Dari jumlah sebesar itu, tak semuanya dana dipakai untuk membeli anti rayap.

Ika mafhum jika tak semua dana anti rayap ini terserap. Sebab, sebagain besar gedung pemerintah tak semuanya berkayu. Misalnya di rumah susun. Di sana, kata dia, hampir semua materi bangunan menggunakan beton dan bahan anti rayap.

Karenanya, kata dia, tahun ini pemerintah tak mengalokasikan dana untuk anti rayap. "Kalau dipandang perlu, kami bisa menganggarkan," kata mantan Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara itu.

Syaratnya, Ika menambahkan, data mengenai jumlah rayap yang menyerang gedung-gedung milik pemerintah harus valid. Selama ini, kata dia, datanya masih simpang siur. "Mana yang rawan? kan tidak semuanya," ucap dia.

Sebelumnya, Institut Pertanian Bogor merilis hasil riset yang menemukan bahwa wilayah Ibu Kota tengah diserang rayap. Sekitar 16,6 persen bangunan pemerintah terkena rayap.

Anggaran untuk antirayap tahun 2014 sebesar Rp 5,3 miliar. Berikut ini rinciannya :

- Anggaran Anti Rayap Rumah Susun KS Tubun, Jakarta Barat : Rp 1,2 miliar
- Anggaran Anti Rayap di Gedung LBIQ Provinsi DKI Jakarta: Rp 300 juta
- Anggaran Anti Rayap di Gedung Dinas Teknis Jatibaru: Rp 300 juta
- Anggaran Anti Rayap Rusun Jl. Raya Bekasi, Jaktim 2 Blok:: Rp 300 juta
- Anggaran Anti Rayap Rumah Susun Pinus Elok 1 Blok: Rp 470 juta
- Anggaran Anti Rayap di Gedung PKP (STIKES): Rp 200 juta
- Anggaran Anti Rayap Rusun Jatinegara Kaum, Jaktim Blok 3, 4 dan 5: Rp 450 juta
- Anggaran Anti Rayap Rumah Susun Cakung Barat, Jakarta Timur 4 Blok: Rp 600 juta
- Anggaran Anti Rayap Rumah Susun Lokbin Semper: Rp 200 juta
- Anggaran Anti Rayap Gedung GOR PKP Provinsi DKI Jakarta: Rp 300 juta
- Anggaran Anti Rayap Rumah Susun Jatinegara Kaum Blok 1 dan Blok 2: Rp 592 juta
- Anggaran Anti Rayap Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur 8 Blok: Rp 400 juta

ERWAN HERMAWAN

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

7 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

18 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

23 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

54 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

54 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya