Tidak memiliki tempat tinggal yang pantas, sejumlah anak jalanan dengan terpaksa tidur di pelataran kios kawasan Terminal Depok, Jawa Barat, (10/6). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Depok - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merilis 132,72 hektare permukiman kumuh di Kota Depok. Perumahan dan permukiman kumuh ini tersebar di sebelas kelurahan di tujuh kecamatan di Depok.
Kepala Bappeda Hardiono mengatakan Depok mengejar target nasional untuk menuntaskan masalah perumahan dan permukiman kumuh secara total pada 2019. Keputusan Wali Kota Depok tentang penetapan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan di Depok baru ditandatangani pada 9 Agustus lalu. “Pemerintah kini memperhatikan kualitas perumahan dan permukiman yang layak huni," tutur Hardiono, Jumat lalu.
Pemerintah Kota Depok sudah membentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang terdiri atas berbagai instansi. Dinas Kesehatan membantu membuatkan sanitasi dan sarana kebersihan, Badan Lingkungan Hidup membuat ruang terbuka hijau, sedangkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air memperbaiki infrastruktur. "Jadi semua instansi pemerintah terlibat dalam masalah ini dan mereka punya peran masing-masing," ujarnya.
Berdasarkan catatan Bappeda, angka kemiskinan di Depok terus menurun. Pada 2012, ada 48.269 warga miskin, dengan persentase 2,46 persen dari jumlah total penduduk. Kemudian, pada 2013, jumlah tersebut berkurang menjadi 45.912, atau 2,32 persen dari jumlah total penduduk Depok, yang mencapai 2 juta jiwa. Pada 2014, jumlah warga miskin belum terdata. Namun Depok sudah didaulat sebagai kota dengan angka penduduk miskin terendah se-Jawa Barat. “Di Jawa Barat, rata-rata angka kemiskinan 12 persen," ucapnya.
