Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok

Reporter

Editor

Nurhadi

image-gnews
Orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih bertahan di gedung sekolah lama di Jalan Margonda Km 4,5 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, Rabu, 3 Januari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih bertahan di gedung sekolah lama di Jalan Margonda Km 4,5 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, Rabu, 3 Januari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP, Hendrik Tangke Allo, menilai relokasi paksa siswa SDN Pondok Cina 1 bukti keangkuhan penguasa. Dia pun meminta gedung sekolah di Jalan Margonda itu tetap diselenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) setelah rencana pembangunan masjid batal.

Kata Hendrik, saat ini siswa direlokasi ke SDN Pondok Cina 5 di Gang Pinang dan diubah namanya menjadi SDN Pondok Cina 1, sedangkan gedung sekolah di Margonda yang dirikan 78 tahun silam malah terbengkalai. "Ketika batal (dibangun masjid), harusnya kan dikembalikan seperti semula, jadi sarana pendidikan lagi, bukan malah terbengkalai begitu," kata dia, Kamis, 11 Januari 2024.

Ia menilai relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap siswa SDN Pondok Cina 1 tersebut menjadi simbol keangkuhan penguasa Depok, sehingga rezim ini sudah saatnya berakhir dan pihaknya akan terus berjuang untuk pendidikan. "Mereka tidak membuka dialog (dengan orang tua siswa), bagi kami ini simbol keangkuhan rezim," ujarnya.

Wakil rakyat dari Dapil Pancoran Mas ini menegaskan bahwa SDN Pondok Cina 1 bukan aset milik Pemerintah Kota Depok, tetapi aset daerah dan haknya rakyat, Sebab, aset yang didapat melalui APBD artinya bangunan itu aset milik warga dan pemerintah hanya pengelola. "Pemerintah itu hanya kuasa pengelola dan kuasa pengguna anggaran, pemilik aset sebenarnya itu rakyat, karena uang itu pajak rakyat," terang Hendrik.

Terlebih SDN Pondok Cina 1 sudah berusia 78 tahun dan menjadi saksi sejarah bahwa pendiri negara ini begitu memperhatikan pendidikan untuk membangun kecerdasan bagi generasi penerus. "78 tahun silam Indonesia baru berumur 1 tahun sejak memproklamirkan kemerdekaan, tapi pada saat itu para pendahulu kita berpikir jauh tentang pendidikan, tentang sekolah. Januari 1946 sekolah (SDN Pondok Cina 1) sudah dibangun," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hendrik juga menyinggung pemimpin Kota Depok yang diusung Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tersebut antipendidikan. "Seharusnya gedung sekolah ditambah, sarana prasarana pendidikan diperbaiki, bukan malah sekolah ditutup," ucap Hendrik. "Kita tidak akan tinggal diam, saya akan memanggil pihak terkait atas persoalan ini," imbuh Hendrik yang juga Ketua DPC PDIP Kota Depok tersebut.

RICKY JULIANSYAH

Pilihan Editor: Wali Kota Depok Akan Kaji Ulang Peruntukan Eks Gedung SDN Pondok Cina 1 di Margonda

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Enam Partai Bentuk Koalisi untuk Hadapi Kongsi PKS di Pilkada Depok

2 jam lalu

Enam ketua dan sekretaris partai di Depok menunjukan hasil kesepakatan deklarasi membentuk Koalisi Sama Sama pada Pilkada 2024 serentak di The Margo Hotel, Jalan Margonda, Depok, Rabu, 8 Mei 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Enam Partai Bentuk Koalisi untuk Hadapi Kongsi PKS di Pilkada Depok

Enam partai berkoalisi untuk melawan bakal calon Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, yang diusung PKS bersama Golkar dan Nasdem.


243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

16 jam lalu

Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah di acara halalbihalal DPD Partai Golkar Sumut mengaku siap maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Sumut mendatang, Sabtu, 27 April 2024. TEMPO/Mei Leandha
243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

Golkar melakukan survei untuk mengetahui nama-nama tokoh yang punya peluang paling kuat untuk menang dalam Pilkada Sumut.


Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

20 jam lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri acara Apdesi di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

PDIP masih melakukan penjaringan calon yang akan diusung dalam Pemilihan Kepada Daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024.


Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

21 jam lalu

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

Pakar menilai sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila PDIP juga mengambil jalan yang sama.


Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

21 jam lalu

Ketua Umum Ganjarian Mohamad Guntur Romli saat deklarasi Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023. Mereka menilai Ganjar sebagai sosok penerus Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Subekti.
Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.


Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

22 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

Jokowi menganggap bingkai foto presiden yang tidak terpasang cuma sekadar foto.


Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

22 jam lalu

Anies Baswedan saat menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh usai melaksanakan shalat Jumat, di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Jumat, 3 Mei 2024. ANTARA/Rahmat Fajri
Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

Suara partai anggota Koalisi Perubahan pada Pileg 2024 menjadi modal pertama untuk menatap Pilkada Aceh.


Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

22 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Anies dan Ahok sulit bersanding di Pilkada DKI Jakarta 2024


Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

23 jam lalu

Presiden Joko Widodo pada Senin, 22 April 2024, meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo. Foto Sekretariat Presiden
Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

Politikus PDIP membantah adanya instruksi dari DPP PDIP untuk menurunkan foto Presiden Jokowi.


PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

1 hari lalu

PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

PKS tengah mendatangi tokoh-tokoh potensial yang punya peluang untuk diusung di Pilkada Sumut.