TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai usulan kenaikan tunjangan perumahan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta adalah tidak layak. Anggota DPRD juga mengusulkan kenaikan. (Baca: Kenapa DPRD Minta Gaji Ahok Naik: Supaya Gaji Dewan Naik)

"Permasalahannya, apakah gaji yang mereka terima itu sudah sesuai kinerjanya? Saya pikir tidak," ujar Lais Abad, anggota Divisi Investigasi ICW, saat dihubungi Tempo, Selasa, 29 September 2015.

Lais berujar kinerja anggota Dewan bisa dilihat dari beberapa hal. Menurut dia, jumlah aturan yang dihasilkan bersama dengan eksekutif dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, salah satu patokan yang bisa dijadikan landasan kelayakan. "Kalau melihat sejauh ini, prestasi mereka belum banyak," ucap Lais.

Lais berkomentar berbeda soal kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok. Menurut dia, kinerja Ahok sudah cukup bagus dan patut mendapatkan apresiasi.

Adapun, usulan kenaikan gaji dan tunjangan ini terungkap dalam rapat Dewan pada Senin, 28 September 2015. Salah satunya disampaikan Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik. Taufik berujar, Dewan tak hanya mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan, tapi juga kenaikan dana reses. Sebab, menurut dia, dana sebesar Rp 10 juta untuk sekali reses tak cukup. “Kalau Rp 10 juta ngumpulin ratusan orang, tekor. Mesti ada tenda, makan juga.”

Tak hanya tunjangan Dewan yang ia usulkan naik. Taufik juga mengusulkan agar gaji gubernur turut dikerek. “Kalau gaji gubernur naik, gaji Dewan juga naik,” ucapnya. Sebab, kata dia, pedoman gaji Dewan adalah gaji gubernur.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati mengatakan usulan kenaikan tunjangan perumahan DPRD sedang dalam tahap pembahasan. Menurut dia, mungkin saja usulan tersebut disetujui karena tunjangan itu belum naik hampir sepuluh tahun lebih. (Lihat video Ahok : Gubenur Jakarta Ngga Demen Duit, Demennya Ribut, Pendapatan Rp 30 Juta per Bulan, Wakil Rakyat Tuntut Naik Tunjangan)

Namun, kata Tuty, jumlah kenaikannya tak terlalu signifikan. “Tergantung kemampuan keuangan daerah,” ucapnya.

EGI ADYATAMA | ERWAN HERMAWAN

Simak juga:
Kawasan Tanpa Rokok, Gedung Pemerintah Masih 'Berasap'
Gila, Wasit Ini Acungkan Pistol ke Pemain yang Protes