Kisah PNS Jakarta yang Mangkir Enam Bulan

Reporter

Kamis, 22 Oktober 2015 12:15 WIB

Lasro Marbun. Twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak menjadi Camat Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Januari 2015, tak sekali pun Lola Lovita bertemu dengan Nasir. Pegawai Bagian Perencanaan dan Anggaran itu seperti hilang ditelan bumi. Anak buahnya yang lain juga tak tahu kabar laki-laki 56 tahun itu. Bahkan mereka tak tahu alamat rumah Nasir.

Nasir menjadi pegawai Kecamatan Cempaka Putih per 1 April 2015 setelah dimutasi dari Kecamatan Johar Baru. Hebatnya lagi, koleganya di kantor lama sudah tak mendengar kabar Nasir sejak 2012. “Mereka sudah mencari, tapi tak ketemu,” kata Lola, Selasa, 20 Oktober 2015.

Camat Johar Baru Sujanto Budiroso juga sudah memberikan surat teguran kepada Nasir pada Februari 2012. Sujanto juga sudah memanggilnya karena bolos mulai 2 Januari 2012. Nasir menjawab surat itu sebulan setelah terbit surat teguran ketiga pada Juli 2012. Dalam surat balasannya, ia mengaku sakit dan masih menjalani perawatan.

Baca juga:
Kabut Asap Riau:Bocah yang Meninggal Tak Punya Riwayat Sakit
Ini Pengakuan Mahasiswi UI yang Diculik tentang Penyekapnya

Nasir berjanji akan masuk kantor jika sudah sembuh. Nyatanya, hingga dipindahkan, tak sekali pun ia masuk kerja. Selain mengirimkan surat teguran kepada Nasir, Lola melaporkannya ke Badan Kepegawaian Jakarta Pusat dengan ditembuskan ke Inspektorat. Lola juga meminta gaji serta tunjangan Nasir ditangguhkan.

Masalahnya, gaji itu ditransfer langsung ke rekeningnya. “Jadi kami tak tahu apakah permintaan itu dikabulkan. Semoga sudah dihentikan,” ucap Lola. Ia berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung memecatnya.

Kepala Inspektorat Jakarta Lasro Marbun berujar, Nasir bisa langsung dipecat karena melanggar peraturan berat terkait dengan jam kerja pegawai. “Tak ada ampun. Absen tanpa alasan secara akumulatif saja bisa langsung dipecat, apalagi berurutan," tutur Lasro.

Menurut Lasro, cara paling efektif menimbulkan efek jera bagi pegawai negeri yang mangkir kerja adalah pemecatan, pencopotan dari jabatan, atau pemotongan tunjangan kinerja. "Kalau hanya teguran dan pernyataan tidak puas, daya ungkitnya terhadap kinerja pegawai tak terlalu signifikan,” katanya.

PUTRI ADITYOWATI




Berita terkait

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

3 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

4 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

5 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

6 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

12 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

13 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

18 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

21 hari lalu

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh

Baca Selengkapnya

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

24 hari lalu

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.

Baca Selengkapnya

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

31 hari lalu

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya