Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO, Jakarta - Panitia khusus dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pembelian tanah ke Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Jakarta kemarin. Jika tak ada aral, DPRD akan melaporkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ke Komisi Pemberantasan Korupsi pekan depan.
Menanggapi pelaporan itu, Ahok mengaku tak mengerti dengan langkah DPRD yang memperkarakan pembelian itu. “Bagaimana pansus bisa melaporkan jika BPK masih melakukan audit? Itu kan namanya pansus politik," kata Ahok di Balai Kota pada Kamis, 29 Oktober 2015.
Ahok berujar, hasil audit BPK itu belum final karena masa audit diperpanjang 20 hari. Hasil audit sementara BPK menunjukkan pembelian tanah Sumber Waras pada akhir tahun lalu merugikan negara Rp 448 miliar.
Dasarnya adalah perbedaan nilai jual obyek pajak tanah yang dibagi dua. Pemerintah dan Sumber Waras sepakat pada NJOP sebesar Rp 20 juta per meter persegi. Menurut BPK, pembelian semestinya mengacu pada NJOP lain sebesar Rp 7 juta. Karena itu, mereka merekomendasikan agar pemerintah mengembalikan tanah tersebut.
Ahok menolak karena menilai itu justru akan merugikan pemerintah. Soalnya, harga tanah akan naik per enam bulan. Jika dikembalikan, harus melalui jual beli, sehingga pemerintah yang kini mendapat harga tanah tinggi merugi karena nilai jualnya sama dengan enam bulan lalu. “Mau enggak Sumber Waras membeli tanah itu lagi dengan harga yang lebih mahal?" tanyanya.
Ihwal perbedaan NJOP, ucap Ahok, dasarnya adalah tim penilai dan nilai NJOP yang ditetapkan Kementerian Keuangan. NJOP Rp 7 juta untuk tanah lain di alamat sebelahnya. “Kerugiannya di mana? Aku enggak ngerti,” ujarnya.
Menurut dia, jika pembelian tersebut dinilai salah, seharusnya ada laporan kerugian atas pembelian lahan proyek jalan tol dan MRT yang dibeli sesuai dengan appraisal.
Dan pembelian itu terdaftar dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD Perubahan 2014 yang disetujui DPRD. Berbeda dengan kasus proyek uninterruptible power supply (UPS) dan scanner yang tidak ada dalam KUAPPAS. Pembelian tersebut atas usulan DPRD. “Kadang-kadang gue kasihan sama DPRD. UPS dan scanner itu yang mesti dibuat pansusnya, Bos," tutur Ahok.
