TEMPO.CO, Jakarta - Hampir 9 juta penduduk Jakarta tak memiliki pembuangan air kotoran khusus. Mayoritas membuang limbah biologis dan kimiawi ke dalam septic tank konvensional atau secara terbuka di kali.
Jika pembuangan limbah dengan cara ini dibiarkan terus, air akan meresap ke tanah. Walhasil, air tanah tercemar. “Selama ini penduduk merasa aman karena septic tankmereka tak pernah penuh dan disedot,” kata pelaksana tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah Jakarta, Junifer Panjaitan seperti dimuat Koran Tempo edisi Jumat, 30 Oktober 2015.
VIDEO: Jakarta Sulit Air Bersih, Ahok: Olah Air Limbah
Menurut Junifer, baru 4 persen atau 535 ribu penduduk Jakarta yang terlayani jaringan pipa pengolahan air limbah di Waduk Setiabudi, Jakarta Selatan. “Air olahan di instalasi ini bisa dipakai untuk sumber air kedua, untuk penyiraman tanaman atau air pencucian industri,” kata Junifer.
Pemerintah DKI Jakarta menargetkan jaringan pipa air limbah terkoneksi dengan semua rumah pada 2022. Kepala Badan Perencanaan Daerah Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan DKI berencana membuat 14 zona pengolahan air limbah (sewerage system) lewat perpipaan.
Selain menekan tingkat pencemaran, pengolahan ini akan meningkatkan sumber air baku Jakarta. “Olahan air limbah jadi air baku, lalu diolah jadi air bersih,” kata Tuty.
BACA: Wagub Djarot: Jakarta Harus Olah Air Limbah Jadi Air Baku
Dua tahun mendatang, pemerintah akan membangun pengelolaan air limbah di Muara Angke, Pulogebang, Waduk Sunter, Kamal Pegadungan, dan Marunda. Pada 2017-2018, pembangunan dilanjutkan di Rorotan, Waduk Ulujami, Ragunan, Waduk Kampung Dukuh, dan Ceger. Tempat pengelolaan terakhir akan dibangun dalam skema kerja sama dengan Japan International Corporate Agency pada 2019, yaitu di Pluit dan Duri Kosambi.
Total biaya pembangunan mencapai Rp 70 triliun. Tuty merencanakan penggunaan ampas pengolahan limbah sebagai bahan energi listrik dan panas.
Kepala Dinas Tata Air Jakarta Tri Joko Sri Margianto mengatakan ada yang salah dengan siklus pemakaian air baku selama ini. Masyarakat terlalu bergantung pada ketersediaan air baku dari perpipaan dan air tanah.
BACA: Ahok: Perumahan Saya Mewah, Tapi Buang Limbah ke Laut
Mereka hanya diwajibkan membayar tagihan berlangganan air bersih tanpa diajak bertanggung jawab terhadap limpahan air kotoran sehari-hari. “Kesadaran masyarakat terhadap pembuangan air limbah rendah, tidak seperti di luar negeri,” kata dia.
Di negara tetangga, kata Joko, setiap penduduk ditarik pajak air limbah. Air tersebut dikelola bersamaan dengan sumber air bersih.
PUTRI ADITYOWATI
