(ki-ka) Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dan Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Triwisaksana memperlihatkan surat penerimaan pelaporan dari KPK terkait hasil audit anggaran DKI tahun 2014, Jakarta, 30 Oktober 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI yang menyelisik kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan, Senin, 2 November 2015. Pansus, yang didampingi Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Lulung, itu melakukan audiensi dengan BPK terkait dengan pembelian lahan Sumber Waras yang diduga merugikan negara.
Ketua Pansus Sumber Waras Tri Wisaksana mengatakan kedatangan Pansus Sumber Waras hari ini adalah untuk bertukar informasi terkait dengan proses audit lahan RS Sumber Waras. "Alhamdulillah, ada tukar menukar informasi tentang proses ini dan insya Allah BPK akan segera menuntaskan audit ini," katanya saat ditemui wartawan setelah Audiensi di kantor BPK, Senin, 2 November 2015.
Lebih lanjut ia menjelaskan, BPK berencana menyelesaikan audit ini pada minggu ketiga November mendatang. Ia juga menyampaikan apresiasinya terkait dengan kinerja BPK dalam mengaudit pembelian lahan Sumber Waras. Kendati demikian, ia menampik adanya penyampaian bukti-bukti baru kepada BPK. Pasalnya, BPK enggan mendapat intervensi dalam hal apa pun dalam melakukan audit.
"Secara substansial tidak ada, tapi ada penyerahan hasil investigasi kami kepada BPK tadi," katanya.
Ditemui di tempat yang sama, juru bicara BPK, Yudi Ramdan, membenarkan adanya serah-terima berkas hasil investigasi Pansus kepada BPK. "Tadi di akhir acara penyerahan berkas itu ada, nantinya akan menjadi perhatian BPK juga. Tapi kembali lagi, BPK tidak menerima intervensi dalam bentuk apa pun dalam mengaudit," ujarnya.
