Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta - Megaproyek pembangunan enam ruas jalan tol masih mangkrak hingga kini. Hal ini terkait dengan masalah tanggung jawab pembebasan lahan. Dikabarkan masih ada perbedaan persepsi mengenai pihak mana yang akan membebaskan lahan untuk dijadikan enam ruas jalan tol dalam kota tersebut.
Untuk masalah ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun turun tangan dan melakukan pertemuan dengan pihak terkait.
“Kemarin saya sudah mengadakan pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi dan Frans (Frans Sunito, Direktur Utama PT Jakarta Toll Road Development), kontraktor jalan tol tersebut,” ujarnya kepada Tempo di Balai Kota, Kamis, 5 Oktober 2015.
Dari pertemuan tersebut, kata Basuki, sudah ditentukan siapa pihak yang akan membebaskan lahan. “Sepenuhnya jadi tanggung jawab pemerintah,” ucapnya.
Ahok juga mengatakan pengerjaan proyek ini harus cepat dan sesegera mungkin. “Kalau tidak, bisa berantakan. Soalnya ini juga untuk menyambut Asian Games,” katanya.
Sebelumnya dikabarkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan PT Jakarta Toll Road milik Frans-lah yang berkewajiban membebaskan lahan tersebut karena sudah tercantum demikian di kontrak kerja sama.
Namun Frans mengatakan, jika pembebasan lahan dibebankan kepada kontraktor, nilai investasi akan lebih mahal. Hal ini, kata Frans, akan berimbas pada tarif tol.
