Sejumlah pekerja bersiap-siap memilah sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, 5 November 2015. Pada 21 Oktober 2015, enam unit truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terjaring razia yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bekasi. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji angkat suara ihwal kisruh sampah Jakarta di Bantargebang antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dirinya pun membeberkan tempat yang rencananya akan digunakan sebagai lahan pembuangan sampah yang baru.
“Sebenarnya, kami belum memiliki lokasi alternatif, tetapi kami sudah memiliki rencana untuk empat tempat baru di dalam lingkup DKI Jakarta,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis, 5 November 2015.
Dirinya mengatakan bahwa untuk ke depannya, DKI Jakarta harus memiliki sendiri konsep Intermerdiate Treatment Facility (ITF) di daerahnya. ITF sendiri merupakan fasilitas antara pengolahan sampah yang berfungsi untuk mengurangi sampah sebesar-besarnya sebelum masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). “Seperti di Sunter, Cakung, dan Cilincing dengan rencana insenerator berkapasitas 1.000 sampai dengan 1.500 ton sampah per hari,” ujarnya.
Untuk proses pembangunannya, Isnawa berkata tidak akan memakan waktu yang singkat. “Bisa mencapai 2 tahun,” kata dia.
Sebelumnya, truk-truk sampah Jakarta milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadang puluhan warga yang melintasi Cileungsi, jalan akses menuju ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Penghadangan tersebut bermula dari terjadinya kisruh dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Menurut Ahok, PT Godang Tua Jaya telah melakukan wanprestasi karena belum membangun sarana dan prasarana baru, seperti pembangunan gasifikasi.
