TEMPO.CO, Jakarta - Sastrawan Radhar Panca Dahana, perwakilan Masyarakat Seniman Jakarta (MSJ), membantah dengan tegas pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyebut seniman menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk setiap pementasan. Hal ini terkait dengan rencana Ahok--panggilan Basuki--yang akan mengalihkan pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) dari Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta (BP-PKJ) ke tangan Unit Pengelola Teknis (UPT).

“Selama ini kami minta duit APBD? Kami enggak minta duit APBD, kami dikasih, dihibahkan. Dan hibah itu pun enggak boleh tiga kali dalam setahun,” ujar Radhar saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa malam, 10 November 2015.

BACA JUGA
Gadis Payung nan Cantik Itu Jadi Kekasih Rossi, Ini Kisahnya
Hijaber Cantik UNJ Tewas, Ini Alasan Delea ke Bandung

Alasan itulah yang digunakan Ahok untuk mengalihkan pengelolaan TIM dari BP-PKJ ke tangan UPT. Apalagi, kata Ahok, aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak memungkinkan pihaknya memberi subsidi bagi TIM selama tiga tahun berturut-turut sehingga dia berinisiatif membentuk UPT.

Kepada media, Ahok mengatakan kisruh di TIM hanya masalah uang. Karena itu, jika seniman merasa punya uang dan sanggup mengelola TIM, Ahok menyarankan seniman mengirim surat kepadanya. Lalu, Ahok akan mencabut UPT dan menyerahkan TIM kepada seniman.

“Surat terbuka kami yang kemarin aja enggak ditanggapi, malah bicara di media memakai kata ‘kamu’ (yang merujuk kepada seniman). Lagian, kami bisa berjalan sendiri tanpa pemerintah. Kami mengadakan pementasan pakai uang sendiri,” ujar Radhar.

Selain itu, Radhar juga memprotes ucapan Ahok yang mengatakan selama ini seniman lah yang menjadi pengurus BP-PKJ TIM dan mengelola TIM. Selain itu, Ahok juga dengan enteng menyarankan seniman untuk masuk UPT jika ingin ngebagusin TIM.

“Seniman disuruh masuk UPT? Maksudnya Seniman disuruh jadi PNS apa? PKJ TIM tidak dikelola oleh seniman, tapi diisi kegiatannya, dikembangkan, dan ditingkatkan kualitasnya oleh seniman. Pegawai negeri, birokrat, dan pemerintah itu tugasnya mendukung aktivitas kesenian,” tutur Radhar.

Menurut Radhar, Ahok tidak mengerti permasalahan kesenian dan kebudayaan. Karena itu, Radhar berharap Ahok dengan rendah hati mau menemui seniman untuk berdialog.

“Karena keliru, Ahok berarti tidak mengerti kebudayaan. Ahok itu ngertinya sampah, Kali Ciliwung, dan kemacetan. Dulu pun Ahok tidak mengerti itu, tapi dia mau belajar sampai ngelotok. Tapi kenapa sekarang dia tidak mau belajar soal kebudayaan?” tutur Radhar kepada Ahok.

LUHUR TRI PAMBUDI