Kali Sekretaris Digusur, Ahok: Tak Ada Ganti Rugi  

Reporter

Rabu, 18 November 2015 16:09 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, rencana relokasi bagi permukiman warga yang berada di bantaran Kali Sekretaris, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah dicanangkan sejak dulu. "Ya memang dari dulu. Emang mau digusur dari tahun lalu," ujarnya saat ditemui di Balai Kota pada Rabu, 18 November 2015.

Ahok pun menyatakan, warga yang tinggal di sana dengan status sewa tidak akan diberi ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Memang enggak ganti rugi. Jadi, kalau yang sewa, memang tidak kami kasih ganti rugi. Patokannya, kalau sewa, kamu harus sewa juga di tempat lain," ujarnya.

Pada 11 November lalu, sekitar 36 keluarga yang tinggal di bantaran Kali Sekretaris, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, digusur terkait dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat jalur inspeksi di sepanjang bantaran kali tersebut. Saat ini, warga yang digusur tinggal terpencar, seperti di rumah kerabat dan musala, yang berada tak jauh dari lokasi penggusuran.

Warga berujar, pada hari sebelum penggusuran dilakukan, warga telah bertemu dengan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dan Lurah Kebon Jeruk. Tapi, keesokan harinya, tempat tinggal mereka didatangi Satpol PP yang sudah siap menggusur tempat tinggal mereka. Warga mengaku telah menerima surat peringatan. Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menjelaskan secara spesifik kapan akan dilakukan penggusuran.

Warga pun menuding bahwa Ahok telah berbohong kepada warga karena, saat datang mengunjungi warga penghuni bantaran Kali Sekretaris pada 9 April 2015, Ahok mengatakan tak akan menggusur warga sebelum ada pengganti tempat tinggal. Warga sebenarnya tidak menolak digusur. Namun mereka menuntut adanya tempat tinggal pengganti untuk mereka yang masih berada di wilayah Jakarta Barat.

Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyediakan tempat tinggal baru, yakni untuk 5 keluarga di Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat; 16 keluarga di Rusunawa Komarudin, Jakarta Timur; dan 15 keluarga di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Namun warga menolak dan lebih memilih tinggal di rumah susun yang berada di Rawa Buaya, Jakarta Barat, yang baru selesai dibangun pada 2016.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

5 jam lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

2 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

4 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

14 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

16 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

18 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

23 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

26 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

34 hari lalu

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

34 hari lalu

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca Selengkapnya