TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta M. Taufik mengaku heran dengan sikap Pemerintah Kota Bekasi yang meminta dana hibah sebesar Rp 1 triliun kepada DKI. Taufik mengatakan tujuan dari dana tersebut masih belum jelas.

“Saya kira harus jelas dulu lah peruntukannya untuk apa. Masa sampai Rp 1 triliun? Emang kami sinterklas apa bagi-bagi duit begitu?” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 24 November 2015.

Soal dana, Taufik menegaskan agar peruntukannya jelas dan memberikan kontribusi bagi Ibu Kota. Menurut Taufik, jumlah Rp 1 triliun yang diminta Bekasi tidaklah sedikit. Taufik juga menekankan sisi kemanfaatan yang akan didapat. “Kami memberikan subsidi kan harus ada efeknya bagi Jakarta,” kata dia.

Taufik kembali mempertanyakan kejelasan dana hibah tersebut. Dia berujar, kalau untuk membangun infrastruktur agar jalan di Bekasi tidak macet, harus dicari tahu dulu penyebab macetnya. “Memang Bekasi macet karena warga Jakarta pada ke Bekasi?” ucap dia.

Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Nesan Sujana, mengatakan, pihaknya telah mengusulkan dana sebesar Rp 818 miliar dalam APBD Kota Bekasi tahun 2016. Dana tersebut dipakai untuk pembangunan infrastuktur jalan dan saluran guna mengurai kemacetan dan banjir.

Ia melanjutkan, selain ditopang APBD Kota Bekasi, pembangunan infrastuktur di wilayah setempat dibantu dana hibah dari DKI Jakarta. Tahun ini, Kota Bekasi mengusulkan dana hibah 2016 hampir Rp 1 triliun. Namun berdasarkan informasi dari DKI Jakarta, yang sedang didorong kepada tim penyusun anggaran daerah senilai Rp 215 miliar.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Reynold Tambunan, mengatakan, pembangunan infrastuktur di wilayah setempat butuh dana cukup besar. Karena itu, pemerintah membutuhkan bantuan dari DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan banjir dan kemacetan. "Anggaran kita cukup terbatas," ujar dia.

BAGUS PRASETIYO | ADI WARSONO