TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengganti Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun dengan Meri Erhanani dan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Andi Baso dengan Junaedi pada hari ini, Jumat, 27 November 2015. Ditemui seusai acara, Ahok pun membeberkan alasannya mengapa hanya mendemosi dua orang pejabat eselon II dalam pelantikan hari ini.

Menurut Ahok, Lasro dan Andi sama-sama bertanggung jawab dalam pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD 2014 lalu, walaupun dirinya mengaku tak tahu-menahu apakah kedua orang itu benar-benar terlibat dalam kasus ini.

"Pak Andi Baso bertanggung jawab karena saat itu beliau Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)," kata Ahok. Sementara itu, menurut Ahok, Lasro bertanggung jawab karena saat itu mantan Kepala Inspektorat tersebut menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

Selain itu, Ahok mengungkapkan, pencopotan kedua anak buahnya tersebut merupakan pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali dalam kasus UPS.

"Saat diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada kecenderungan bahwa saya memberi jabatan ke mereka karena saya takut. Seolah-olah saya melindungi mereka. Kalau saya terlibat kan mesti saya kasih jabatan, nih. Makanya saya mau buktikan, saya copot aja. Saya mau lihat, nyanyi enggak dia," ujar Ahok.

Baca juga:
Di Balik Heboh Freeport: Ayo Tebak, Setya Novanto Akan Tergusur?
Disebut Rizieq Lamar Nyi Kidul, Si Bupati:Istri Saya Saja...

Ahok pun berujar, dengan pencopotan ini, Badan Reserse Kriminal Polri dan BPK dapat lebih mudah mengungkap kasus ini. "Kalau tidak, waktu dipanggil Breskrim kan dia balesnya pake cap Inspektorat. Mau enggak mau, saya lepas dulu sampai ada pembuktian keduanya tidak terlibat sama sekali dalam APBD siluman. Kalau tidak terlibat, kami akan lihat ada posisi atau tidak untuk mereka," tutur Ahok.

Selain mencopot Lasro dan Andi, Ahok juga merotasi sebagian besar pejabat eselon III dan eselon IV Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta. Ahok mengakui, ada praktek gratifikasi yang terjadi di Disparbud yang dilakukan oleh pejabat-pejabat nakal sehingga anggaran dinas tersebut menggelembung. "Kami ganti hampir total semua pejabat Disparbud," kata Ahok.

Ahok juga mengganti pejabat eselon III dan eselon IV Suku Dinas Sosial. Alasannya, saat menyusun anggaran, "Mereka ngeyel," kata Ahok.

Padahal Ahok sudah menginstruksikan agar beberapa anggaran yang tidak perlu harus dicoret dari Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang tengah disusun.

"Kalau Anda tidak coret, anda tidak buka password komputer Anda, saya akan tau nih kalau anda enggak niat coret. Berarti Anda sedang mengetes saya, jangan-jangan kemalaman, udah ngantuk Pak Gubernur, bagian saya enggak diperiksa," ujar Ahok.

Padahal, menurut Ahok, stafnya selalu memantau penyusunan KUA-PPAS melalui sistem e-planning. "Kami bisa liat dia buka komputer enggak untuk hapus? Kagak. Waktu kami panggil, ngeles. Yang gitu-gitu kami ganti," ujar Ahok.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Baca juga:
Di Balik Heboh Freeport: Ayo Tebak, Setya Novanto Akan Tergusur?
Disebut Rizieq Lamar Nyi Kidul, Si Bupati:Istri Saya Saja...