Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 29 Juli 2015. Ahok diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). TEMPO/Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin proses penyusunan APBD DKI Jakarta 2016 dapat diunggah ke Internet dan dipublikasikan secara luas.
"Saya mau proses dinamika penganggaran ini di-upload sehingga bisa jadi pembelajaran," ujar Ahok, sapaan akrabnya, saat ditemui di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 1 Desember 2015.
Selain sebagai bentuk transparansi dan informasi bagi masyarakat, hal tersebut juga dapat dijadikan contoh bagi pemerintah daerah lain di Indonesia sebagai acuan dalam penyusunan anggaran. Adapun proses penganggaran APBD kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena sudah menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting.
"Setelah di-input oleh masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), anggaran yang sudah ada komponen dan harga satuannya itu langsung saya koreksi, " kata Ahok.
Ia berujar, berdasarkan hasil koreksinya, banyak ditemukan program dan kegiatan yang kemudian harus dievaluasi kembali karena anggarannya tidak jelas tujuan dan signifikansinya. Anggaran yang dipangkas tersebut adalah anggaran untuk sosialisasi, alat tulis kantor (ATK), anggaran tumpang-tindih, dan belanja barang lain yang dinilai tidak efisien dengan total anggaran Rp 4,15 triliun.
Menurut dia, penyisiran dan koreksi yang dilakukan telah berhasil membuat postur anggaran KUA-PPAS efisien dan sejalan dengan tujuan pembangunan yang diharapkan. "Jadi kecil juga kemungkinan pihak DPRD dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) melakukan koreksi kembali," ucap Ahok.
