TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana hibah lahan Kemayoran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka tidak setuju lahan yang semula akan digunakan untuk membangun rumah susun tersebut dimanfaatkan untuk membangun wisma atlet selama Asian Games 2018.

"Kalau memang ternyata tidak bisa disiapkan, ya bilang saja sama EOC, batalin aja Asian Games di Jakarta," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jumat, 4 Desember 2015.

Ahok menduga Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran melobi DPR. "Saya kan dulu di Komisi II DPR. Saya tahulah kelakuan PPK Kemayoran seperti apa," ucapnya.

Selain pembangunan wisma dan rumah susun, Ahok meminta mengubah lapangan golf menjadi lapangan bola agar bisa dimanfaatkan orang banyak. "Enggak dikasih juga!" ujar Ahok dengan nada tinggi.

Ahok menjelaskan, jika DPR ingin mengomersialkan lahan tersebut, Pemprov DKI tidak akan mengeluarkan anggaran PT Jakarta Properti untuk mengerjakan kampung atlet. "Kalau mau komersial, ya tawarin aja ke pengusaha yang lain. Kita pinjam saja buat kampung atlet, ya enggak?" tutur Ahok.

Namun, jika dikomersialkan, Ahok mengaku sangsi pada kontribusi PPK Kemayoran. "Kalau mau dijadikan komersial, saya mau tanya, PPK Kemayoran nyumbang berapa ke negara? Selama ini, kerja sama dengan swasta. Enggak pernah beres tuh PPK Kemayoran."

Pihak EOC Asian Games, kata Ahok, meminta acara tersebut digelar dalam satu lokasi di Kemayoran. Jadi Pemprov DKI tidak memiliki alternatif menggunakan lahan lain. "EOC maunya satu lokasi. Kita mau bangun LRT juga untuk Asian Games," ujar Ahok. "Ya sudah, saya pikir Asian Games enggak jadi di Jakarta enggak ada masalah."

MAYA AYU PUSPITASARI