Seorang anggota Indonesia Railway Preservation Society melakukan kampanye Keselamatan Di Perlintasan Kereta Api di Pos Perlintasan 2, Menteng, Jakarta, 15 Oktober 2015. Aksi ini guna mengurangi angka kecelakaan di perlintasan kereta api di Indonesia. Kecelakaan sebagian besar disebabkan pengendara yang suka meremehkan peraturan lalu lintas perkeretaapian. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan jika perlintasan sebidang kereta api ditutup, akan menyulitkan warga untuk mengakses jalan. “Dishub bisa tutup, saya bisa tutup. Tapi kalau begitu Jakarta tambah macet,” katanya di Balai Kota, Selasa, 8 Desember 2015.
Menurut Ahok, desain awal semua jalur kereta naik ke jalan layang. Dengan demikian, setiap ada kereta api lewat tidak ada masalah dengan masyarakat yang melintas. “Makanya Jakarta solusinya jalan layang buat kereta. Sudah enggak ada pilihan.”
Namun Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansah mengatakan pembangunan jalan layang untuk kereta tidak mungkin dilakukan. Pasalnya, jalan layang yang ada saat ini sudah digunakan untuk jalan tol.
Terkait dengan penutupan perlintasan, Andri berpendapat hal itu akan percuma dilakukan jika tidak dibarengi dengan pembuatan tembok untuk mencegah masyarakat melintas. “Harusnya ditembok sehingga masyarakat mau tidak mau menggunakan fly over yang ada,” ujarnya.
Namun, kata Andri, jika memang harus dilakukan penutupan, langkah awal yang dilakukan pemerintah DKI adalah melakukan kajian rute yang bisa dilewati masyarakat. Selanjutnya akan dilakukan percobaan selama satu bulan. “Kalau masih ada pelanggaran baru kita tindak lanjuti.”
Kementerian Perhubungan meminta 19 perlintasan sebidang jalur kereta api yang sudah dilengkapi jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass ) segera ditutup. Salah satunya adalah perlintasan di Jalan Tubagus Angke, tempat kejadian kecelakaan maut kereta api Commuter Line yang menabrak bus Metro Mini, Ahad lalu.
