TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk pertama kalinya memimpin rapat Badan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Kamis, 10 Desember 2015. "Sejarah pertama Gubernur hadir di Banggar," kata Basuki ketika masuk ke ruang rapat gedung DPRD.

Menurut gubernur yang biasa di sapa Ahok itu, dia memiliki alasan ikut dalam rapat Badan Anggaran. "Ada kecurigaan anggaran bertambah, " katanya. Anggaran itu terdapat dalam pos anggaran di Dinas Tata Air sebesar Rp 700 miliar. Dalam pembahasan RAPBD 2016 sebelumnya, anggaran itu tidak muncul sama sekali. Karena itu, dia menduga anggaran untuk Dinas Tata Air ini adalah anggaran "siluman".

Ahok mengatakan seharusnya sudah tidak diperbolehkan lagi penambahan di luar rencana kerja perangkat daerah (RKPD). "Kalau anggaran untuk KTP anak itu bisa muncul karena ada surat dari Mendagri. Itu sesuatu yang bisa kita terima," katanya.

Ahok mengapresiasi kejelian anggota DPRD yang mencermati satu per satu rencana anggaran tahun 2016. Berkat kejelian itulah ditemukan mata anggaran yang tidak jelas asal usulnya. Ahok mendapat informasi tentang anggaran "siluman" dari Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus. "E-planning dan e-budgeting enggak bisa main-main," katanya lagi.

Kehadiran gubernur dalam rapat Badan Anggaran ini memang tidak biasa. Normalnya, legislatif menggelar rapat bersama pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai perwakilan dari pihak eksekutif. Karena itu, kehadiran Ahok mengundang perhatian.

Ahok duduk di jajaran pemimpin Badan Anggaran bersama Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik, yang juga diikuti seluruh pemimpin SKPD dan beberapa wali kota.

GHOIDA RAHMAH