TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei lembaga Populi Center menunjukkan bahwa kemacetan merupakan hal yang paling perlu dibereskan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Selain kemacetan, isu-isu lain pun patut menjadi perhatian.

Peneliti Populi Center, Dimas Ramadhan, mengatakan selain kemacetan, harga sembako yang tinggi dan ancaman banjir masuk dalam tiga teratas masalah utama yang harus dibereskan Ahok. "Kemacetan dipilih oleh sebanyak 21,2 persen responden, sementara harga sembako yang tinggi dan ancaman banjir masing-masing dipilih oleh 20,5 persen dan 13,8 persen," katanya di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 12 Desember 2015.

Secara berurutan, isu lain yang mendesak diselesaikan adalah sebagai berikut:
1. Jumlah pengangguran: 12,2 persen
2. Biaya pendidikan dasar: 11,2 persen
3. Biaya berobat atau kesehatan: 8,2 persen
4. Masalah sosial: 2,8 persen
5. Kriminalitas: 2,5 persen
6. KKN: 2 persen
7. Sarana transportasi: 1 persen
8. Sanitasi ligkungan: 0,8 persen
9. Ketersediaan air bersih; 0,5 persen

Dari 400 responden, sebanyak 0,8 persen memilih isu lain dan sebanyak 2,5 persen memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

Hasil tersebut sejalan dengan penilaian terhadap program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang juga dilakukan oleh Populi Center. Kepuasan terhadap penanganan kemacetan di Jakarta sangat rendah dibandingkan program kerja lain seperti kesehatan dan pendidikan. "Sebanyak 60,8 persen dari 400 respon menyatakan tidak puas dan 11,5 persen menyatakan sangat tidak puas," kata Dimas.

Survei dilakukan terhadap 400 responden dengan proporsi gender seimbang. Responden dipilih secara bertingkat (multistage random sampling), yaitu dari pengacakan untuk kelurahan, rukun tetangga, keluarga, dan akhirnya terpilih di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Survei ini memiliki tingkat kesalahan 5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

VINDRY FLORENTIN