28 Ribu Polisi Amankan Natal dan Tahun Baru

Reporter

Editor

Alia fathiyah

Senin, 21 Desember 2015 11:48 WIB

Wisatawan melihat miniatur rumah coklat bernuansa Natal di salah satu pusat perbelanjaan di Kuta, Bali, 16 Desember 2015. ANTARA/Nyoman Budhiana

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya menyiapkan 28 ribu personel untuk mengamankan perayaan Natal dan tahun baru. "Kekuatan kami ada dari Polri dan pemda," ujarnya saat ditemui di gedung Balai Kota Jakarta, Senin, 21 Desember 2015.

Untuk malam Natal saja, Polda mengerahkan lebih dari 8.000 personel. Sedangkan buat tahun baru, total personel mencapai 20 ribu. "Setengah kekuatan untuk tahun baru dari Polri, jadi hampir 18 ribu anggota," katanya.

Tito mengatakan ada dua titik lokasi yang dianggap rawan dan harus menjadi fokus pengamanan dalam perayaan Natal dan tahun baru nanti. "Sementara di Jakarta ada 2 titik, tapi mudah-mudahan enggak terlalu signifikan. Saya enggak perlu sebutkan di mana, tapi ada," ucapnya.

Total ada sembilan titik lokasi yang diwaspadai khusus oleh Polda. Namun, menurut Tito, tujuh sisanya berada di luar wilayah hukum Jakarta atau diperkirakan di sekitar Tangerang dan Bekasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya pagi ini menggelar rapat koordinasi pimpinan untuk pengamanan Natal dan tahun baru. Rapat dipimpin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di kantornya. Turut hadir dalam rapat itu, Kepala Polda Metro Jaya beserta jajarannya, para kepala polres, wali kota, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah. "Natal ini nanti agak unik, ada Maulid Nabi juga tanggal 24-nya, jadi dua hari besar keagamaan," ucapnya.

Sehubungan dengan hal itu, Tito menuturkan, pihaknya mewaspadai agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. "Jangan sampai ada yang tidak mengenakkan sehingga jangan menjadi gesekan," katanya.

Polda khususnya berfokus pada titik-titik lokasi yang sekiranya ada tempat ibadah yang saling bersinggungan agar diatur dengan baik supaya keamanan dan kenyamanan antar-umat beragama tetap terjaga. "Polda dan Pemprov mengatur supaya tertib pengamanannya," tuturnya.

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

3 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

3 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

3 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

3 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

3 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

17 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

19 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

30 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

31 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

32 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya