Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) untuk kendaraan roda empat. Rencananya sistem tersebut akan diterapkan pada 2017. "ERP tetap lanjut sampai siap terpasang," ujar Gubernur Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di gedung Balai Kota Jakarta, Rabu, 23 Desember 2015.
Proses lelang untuk komponen ERP dijadwalkan selesai pada 2016. Ahok menuturkan untuk penumpang kendaraan roda dua atau sepeda motor, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi solusi penggantian moda dengan bus transit yang saat ini tengah disiapkan. Hal ini dikarenakan lintasan jalanan yang dipasang ERP hanya boleh dilewati kendaraan roda empat. "Pasti saya kasih bus tingkat tiap sepuluh menit," ujarnya.
ERP adalah teknologi yang memakai frekuensi radio, yang dipasang di mulut kedua jalan itu, sehingga yang melewatinya harus memiliki alat perekam dan uang elektronik yang berkurang tiap kali melewati jalan tersebut. Singapura sukses memakai cara ini untuk mengurangi kemacetan saat jam sibuk.
Ahok juga sedang mempersiapkan subsidi tarif flat Rp 3.500 untuk bus dalam kota Jakarta dan Transjabodetabek. "Kami mau itu dari Bekasi, Depok, Tangerang langsung bayar Transjakarta saja Rp 3.500, saya enggak mau lagi kayak APTB karena masyarakat disuruh bayar Rp 6.000-8.000 terus nyambung lagi Rp 3.500," katanya.
Adapun subsidi tersebut nanti menggunakan biaya public service obligation. Bahkan, Ahok mengatakan jika nanti jumlah bus yang ada sudah cukup memadai, dirinya akan menggratiskan warga yang gajinya sebesar upah minimum provinsi (UMP). Menurut dia, strategi yang disiapkannya akan ampuh mengurangi jumlah motor di Jakarta secara signifikan. "Kalau enggak usah bayar terus dari Tangerang cuma Rp 3.500, lebih murah, mereka pasti lepasin motor, bensin Rp 7.000, capek lagi naik motor, " ucapnya.
