TEMPO Interaktif, Jakarta:Gerakan Pemuda Islam (GPI) membantah telah melakukan sweeping terhadap orang asing. Menurut Ketua GPI Suaib Didu, para anggotanya hanya melakukan jajak pendapat kepada seluruh warga asing di Indonesia. GPI ingin tahu, apakah warga asing itu mengutuk atau mendukung agresi Amerika tersebut. Suaib Didu mengatakan hal tersebut ketika hendak bertemu dengan Kepala Satuan Reserse Keamanan Negara AKBP Tito Karnavian di Mapolda Metro Jaya, Selasa (25/3). Menurut Suaib, kedatangannya ke Polda dimaksudkan agar sepuluh anggota GPI yang ditahan Polres Metro Jakarta Pusat dibebaskan. Mereka ditahan akibat aksi yang dilakukan di Jalan KH Agus Salim, Jakarta Pusat. Ketika itu, taksi Pusaka Nuri yang mengangkut dua warga asing melintas di jalan tersebut dan dihentikan oleh anggota GPI. "Mereka tidak menurunkan penumpang cuma mengetok kaca taksi agar menandatangani surat pernyataan itu. Namun, mereka ketakutan dan polisi bertindak sehingga terjadi salah paham," kata Suaib. Dia juga menjelaskan, jajak pendapat tentang pernyataan dukungan terhadap Irak tersebut dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak warga asing yang mengutuk invasi itu. GPI meminta agar warga asing itu menjadi satu keluarga besar dengan GPI yang mencintai perdamaian. Untuk itu, para warga negara asing diminta menandatangani sebuah surat pernyataan. Surat itu berbunyi, "AS dan sekutunya melanggar hukum internasional dan HAM. Untuk itu, dinyatakan penjahat perang. Saya siap bergabung dengan GPI dalam menciptakan perdamaian dunia. Setiap saat saya siap untuk dipanggil membela kebenaran. Dan apabila saya melanggar pernyataan ini, maka saya dengan segala resikonya siap menanggungnya." Menurut Suaib, massa GPI mendatangi orang asing itu ke rumah dan tempat mereka bekerja. Jika menolak tanda tangan, para ekspatriat akan digiring ke markas GPI, Jalan Menteng Raya 58, Jakarta Pusat. "Apa alasannya sehingga dia setuju dengan agresi AS terhadap Irak?" katanya. Setelah itu, kata Suaib, GPI tidak akan menjamin keselalamatan para ekspatriat yang tidak bersedia mjenandatangani surat pernyataan itu. Sebaliknya, bila orang asing itu mendukung Irak, katanya, "Insya Allah kami akan melindungi mereka." Suaib membantah pernyataan bahwa penggiringan orang asing itu merupakan tindak kekerasan dan pemaksaan. Menurut dia, dalam aksi penggiringan tersebut mereka akan didampingi polisi. Penggiringan itu sendiri juga bisa dilakukan ke tempat lain diluar markas GPI. Misalnya, di tempat lain yang tidak menarik perhatian orang. Penggiringan bisa menggunakan mobil mereka, mobil polisi, atau mobil GPI. Menurut Suaib, penggiringan ini dilakukan agar kelompok lain tidak melakukan hal yang sama, yaitu melakukan sweeping orang asing karena sudah dinyatakan GPI telah menjadi bagian dari warga yang mendukung rakyat Irak. "Jaminannya, kami akan mengawasi dia karena kami punya orang. Kami sudah membuntuti mereka dari rumah ke kantornya," katanya. Suaib menepis anggapan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab polisi. Justru, kata dia, GPI membantu polisi karena tidak menginginkan warga asing terluka ketika tinggal di Indonesia. "Kami sebelumnya sudah memberikan waktu 1 x 24 jam untuk meninggalkan Indonesia, tapi setelah itu di luar tangung jawab kami," ujarnya. Menurut Suaib, rencananya aksi itu akan berlangsung di kota-kota besar seperti Jakarta dan Makassar. Sampai Selasa (25/3) ini tercatat sudah 15 orang ekspatriat yang sudah dihubungi GPI dan menyatakan mendukung rakyat Irak. Namun, mereka belum membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan. "Mereka mengatakan kami mendukung gerakan Anda tapi tolong beri ketenangan bagi kami," kata Suaib tentang warga yang berasal dari Norwegia dan Spanyol itu. Istiqomatul Hayati- Tempo News Room