Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 29 Juli 2015. Ahok diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). TEMPO/Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Melonjaknya harga daging sapi di pasar ikut membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tergerak untuk meringankan beban warga. Bertepatan dengan Hari Gizi Nasional, yang jatuh pada hari ini, Ahok menyatakan tengah menyiapkan fasilitas khusus untuk para pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar memperbaiki asupan makanan sehari-hari.
Pemerintah DKI sendiri sudah memfasilitasi dana pendidikan melalui KJP, yang dapat digunakan, selain untuk membeli buku, alat tulis, dan seragam sekolah, buat membeli makanan. Nantinya, kata Ahok, KJP akan dimungkinkan untuk digunakan membeli daging sapi dengan diskon tertentu. "Kami sedang menyiapkan nanti pembelian daging. Kami akan kasih diskon untuk anak pemegang KJP," ujarnya saat ditemui di gedung Balai Kota, Senin, 25 Januari 2016.
Ahok ingin setiap anak pemegang KJP mendapat akses murah untuk makanan bergizi, seperti daging sapi. "Kami sedang menyiapkan kartu untuk keluarga yang anaknya punya KJP, kami subsidi beli bahan pokok," tuturnya.
Saat ini, menurut Ahok, pelajar pemegang KJP sebenarnya sudah bisa menggunakan kartunya untuk membeli makanan di sejumlah toko dan supermarket bertanda khusus. "Kami yakin pemegang KJP ini adalah orang-orang yang perlu mendapat asupan gizi yang baik.”
Untuk anak-anak usia balita, Ahok pun mengarahkan perbaikan gizi melalui posyandu dan makanan tambahan di setiap kelurahan. "Makanya kami suruh kelurahan, yang penting posyandu dia harus datengin dan nimbang," katanya.
Ahok mengimbau lurah di Ibu Kota lebih memperhatikan dan peduli akan kebutuhan gizi masyarakatnya. Khususnya mereka yang tidak mampu memenuhi bahan kebutuhan pokok sehari-hari.
Salah satu upaya mengontrol pemenuhan kebutuhan gizi itu adalah memberdayakan pengurus RT/RW. "Kalau RT/RW enggak peduli, saya bilang ke lurah berhentikan saja. Ganti RT/RW dari ibu PKK atau posyandu," katanya. "Jakarta harus lebih cepat tahu dan kami siap bantu semua.”
