TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal menjadi saksi dalam sidang korupsi pengadaan uninterruptible power supply di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Basuki mengatakan akan membongkar semua hal yang terkait dengan kasus itu dalam sidang. "Saya jelaskan bagaimana munculnya dana siluman itu," ujar Ahok, panggilan akrab Basuki, di Balai Kota, Rabu, 3 Februari 2016.
Ahok memastikan bakal hadir dalam sidang dengan terdakwa Alex Usman tersebut. "Saya pasti datang dong, orang saya mau bongkar semuanya," katanya.
Keterangan Ahok penting sebab dana pengadaan UPS disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014. Anggaran itu disahkan pada 13 Agustus 2014.
Saat itu, jabatan Gubernur DKI masih dipegang Joko Widodo. Namun Jokowi cuti selama dua bulan, dari 2 Juni hingga 22 Juli 2014, untuk mengikuti kampanye presiden. Karena itu, pembahasan anggaran diserahkan pada Ahok yang diangkat menjadi pelaksana tugas Gubernur.
Pengacara Alex Usman, Erry Rosat, mengatakan selain Ahok, sidang juga memanggil beberapa saksi lain, yaitu saksi ahli teknologi penyimpanan daya, pegawai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. "Ini sepertinya round terakhir saksi dari jaksa. Baru nanti saksi meringankan dari kami," katanya.
Kepada Ahok, Erry ingin menanyakan beberapa hal dalam sidang besok. Yaitu skema pembahasan APBD Perubahan dan bagaimana anggaran UPS bisa lolos. "Klien saya kan hanya bawahan saja. Semoga nanti dengan kesaksian beliau, terungkap semua," katanya. Alex menggunakan jabatannya sebagai Kepala Sarana Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat untuk mengusulkan pengadaan UPS. Alex juga menjadi pejabat pembuat komitmen untuk pengadaan itu.
Tim pengacara Alex juga akan memeriksa silang keterangan Ahok nanti dengan keterangan saksi-saksi lain. "Bukan cuma Lulung, tapi juga saksi-saksi lain yang sudah dipanggil," kata Erry.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi E, Abraham Lunggana alias Lulung, lebih dulu bersaksi untuk Alex pada pekan lalu. Dalam sidang, ia mengatakan Pemerintah Provinsi DKI yang paling bertanggung jawab atas lolosnya anggaran pengadaan UPS. "Yang bisa buat nomenklatur itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah," katanya.
Komisi E, kata dia, tak pernah membahas pengadaan UPS untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan 2014. "Tapi tiba-tiba di akhir, sudah ada nomenklatur, nomor rekening, sama lelangnya," katanya.
Saat bersaksi, Lulung juga mengeluhkan Kementerian Dalam Negeri yang meloloskan pengadaan UPS. Kementerian memang berwenang memberikan evaluasi atas Rancangan APBD Perubahan. Hasil evaluasi juga sampai ke DPRD walau tidak dibahas lagi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. "Tapi tidak ada evaluasi dari Kementerian soal nomenklatur UPS. Adanya Sumber Waras," kata Lulung.
INDRI MAULIDAR
Berita terkait
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
1 hari lalu
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta
1 hari lalu
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.
Baca Selengkapnya4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
4 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
5 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaRencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru
6 hari lalu
Anies Baswedan membeberkan rencananya setelah gugatan kubunya ditolak Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
8 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
10 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Bagikan Bansos di Depan Istana Merdeka, Begini Penjelasan Heru Budi
26 hari lalu
Heru Budi mengatakan bansos tersebut bersumber dari dana operasional Presiden.
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
39 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
39 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca Selengkapnya