Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, meberikan sambutan saat meresmikan 10 Ruang Terbuka Hijau dan Plaza Reformasi Taman Pemakaman Umum Pondok Ranggon di Jagakarsa, Jakarta,, 9 Februari 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperingatkan bawahannya untuk betul-betul memperhatikan setiap aspek di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, salah satunya soal taman umum. Ahok menyampaikan hal itu terkait dengan laporan soal Taman Jembatan Layang Klender, Jakarta Timur, yang rusak.
"Kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Timur sudah saya copot (jabatannya) karena itu. Taman rusak dibiarkan. Alasannya, nunggu anggaran. Tak bisa begitu," kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 9 Februari 2016.
Ahok menjelaskan bahwa Taman Klender tersebut sudah lama dibangun. Saat taman itu rusak dan dibiarkan oleh Suku Dinas Pertamanan, Ahok mengatakan ada-tidaknya anggaran tak bisa dijadikan alasan.
"Instruksi saya jelas. Semua tanah harus hijau, harus ditanami, tak boleh ada yang dibiarkan," ujar Ahok berapi-api. "Kalau Sudin (Suku Dinas) tak sanggup lakukan, enggak usah kerja sekalian."
Dalam peresmian sepuluh ruang terbuka hijau dan Plaza Reformasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa pagi, Ahok mengingatkan otoritas setempat agar becus mengurusi fasilitas yang dibangun. Salah satu otoritas yang disorot Ahok adalah lurah.
"Kalau ada wilayah yang dapat laporan (masalah) terus, berarti lurahnya bermasalah. Mana bisa saya sendiri ngawasin ratusan taman di Jakarta, itu tugas lurah," tuturnya.
Menurut Ahok, pembenahan taman rusak tak sulit. "Apa susahnya? Kita punya pembibitan sendiri. Corporate sosial responsibility juga mau bantu," ucapnya.
Taman yang terletak di bawah jalan layang Klender itu memang rusak di sana-sini, dari area tempat duduk hingga tanamannya. Taman tersebut terletak di dekat pasar dan sering dikunjungi warga.
"Itu rusak pasti juga karena pedagang kaki lima (PKL) balik ke situ setelah dibersihkan sebelumnya," kata Ahok.
